REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA--Perkara dugaan tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang yang dilakukan oleh mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Akil Mochtar dinyatakan sudah lengkap dan akan disidangkan.
"Tadi semua berkas sudah lengkap untuk tahap dua terhitung hari ini," kata kuasa hukum Akil Tamsil Sjoekoer di Komisi Pemberansan Korupsi Jakarta, Rabu.
Artinya berkas pemeriksaan Akil dalam tahap penyidikan sudah selesai dan dilimpahkan ke Jaksa Penuntut Umum KPK, jaksa punya waktu maksimal 14 hari untuk menyusun surat dakwaan kemudian dilimpahkan ke pengadilan tindak pidana korupsi (Tipikor).
"Sangkaannya untuk dugaan korupsi Lebak dan Gunung Mas, dugaan gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang, tapi saya juga tidak tahu gratifikasi yang mana, tidak disampaikan," ungkap Tamsil.
Artinya KPK tidak mendakwa Akil terkait dugaan penerimaan suap dalam pilkada-pilkada lain meski sudah memeriksa antara lain bupati Tapanuli Tengah, Banyuasin, Simalungun dan walikota Tangerang dan beberapa pasangan kandidat gubernur Banten.
Akil menjadi tersangka dalam perkara pengurusan sengketa Pilkada Kabupaten Gunung Mas bersama anggota Komisi II dari fraksi Partai Golkar Chairun Nisa, Bupati Gunung Mas Hambit Bintih dan pengusaha dengan dugaan suap Rp3 miliar.
Akil juga menjadi tersangka kasus pengaturan sengketa Pilkada Lebak, bersama dengan advokat Susi Tur Handayani, Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah dan adiknya Tubagus Chaery Wardhana alias Wawan dengan dugaan suap Rp1 miliar.
Dalam kedua perkara tersebut Akil disangkakan berdasarkan pasal 12 huruf c atau pasal 6 ayat 2 Undang-undang No 31 tahun 1999 sebagaimana diubah UU No 20 tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP tentang hakim yang menerima hadiah dengan ancaman pidana maksimal seumur hidup dan denda Rp1 miliar.
Akil masih terjerat dugaan penerimaan gratifikasi berdasarkan pasal 12 huruf B UU No 31 tahun 1999 sebagaimana diubah UU No 20 tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat 1 ke-1 dengan ancaman pidana maksimal seumur hidup dan denda Rp1 miliar.
Ikuti Whatsapp Channel Republika