REPUBLIKA.CO.ID, BANGKOK -- Sekitar 10 ribu polisi akan dikerahkan untuk mengamankan Bangkok selama pemilu berlangsung pada Ahad (2/2). Menteri Tenaga Kerja sementara Thailand Chalerm Yubamrung mengatakan, pengamanan dilakukan untuk mencegah pengunjuk rasa memblokir pemungutan suara.

Chalerm yang juga merupakan direktur Pusat Penjagaan Ketentraman dan Ketertiban (CMPO) mengatakan, polisi tengah dikerahkan ke Bangkok. Ini menanggapi permintaan Pemerintah Kota Metropolitan Bangkok. Penyebaran pasukan akan diawasi oleh Letnan Jenderal Polisi Jakthip Chaichinda.

Dilansir dari Bangkok Post, Chalerm menyerukan pada masyarakat umum untuk tetap menggunakan hak pilihnya pada 2 Februari mendatang. Polisi juga menyatakan akan menjamin keamanan dan proses pemilu yang dimulai dengan mengawasi pengiriman kotak suara. 

Chalerm juga memperingatkan dua perusahaan besar di Thailand untuk berhenti mendukung protes anti-pemerintah oleh Komite Reformasi Demokratis Rakyat (PDRC). Yaitu perusahaan yang memproduksi minuman keras dan yang menjual produk unggas. Namun Chalerm tak menyebut nama perusahaan itu.

Ia mengancam akan meminta Departemen Pendapatan dan Cukai untuk menyelidiki pembayaran pajak kedua perusahaan itu. Chalerm juga memerintahkan pemeriksaan terhadap kedua perusahaan itu.

Direktur CMPO itu juga meminta media untuk tak meliput kegiatan PDRC. Menurut Chalerm, serangan granat terjadi pada demonstran PDRC di persimpangan Lat Phrao pagi ini. 

Ia mengatakan, bisa jadi granat dilemparkan oleh warga yang kesal dengan ulah pada pengunjuk rasa. "Orang-orang mungkin juga akan kecewa dengan blokade PDRC di tempat-tempat pemungutan suara dan kantor pemerintah," tambahnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika