REPUBLIKA.CO.ID, BANGKOK -- Perdana Menteri sementara Thailand Yingluck Shinawatra mendesak semua lembaga terkait bekerja sama dalam menyelenggarakan pemilihan umum pada Minggu dan berupaya mempertahankan demokrasi di Thailand.
Dia meminta pengunjuk rasa dari Komite Reformasi Demokratis Rakyat (PDRC) tidak mengganggu pemilihan umum, yang ia gambarkan sebagai agenda penting nasional.
"Mayoritas rakyat Thailand ingin menggunakan hak pilihnya," katanya, "Tidak mungkin untuk merebut hak-hak mereka dan menghambat sistem demokrasi."
Yingluck mengatakan, Wakil Perdana Menteri/ Menteri Luar Negeri sementara Surapong Tovichakchaikul telah menerima surat dari menteri luar negeri Inggris, mengungkapkan keinginannya agar Thailand memecahkan konflik politik melalui cara-cara demokrasi.
Dia juga mendesak media dan semua pihak dalam masyarakat untuk mendorong orang untuk pergi ke tempat pemungutan suara (TPS) untuk menemukan resolusi bagi negara.
Yingluck mengatakan, pemerintah akan sepenuhnya berkoordinasi dengan KPU untuk memastikan pemilihan yang lancar, dan menambahkan Pusat untuk Penjaga Ketentraman dan Ketertiban telah bekerja pada langkah menangani masalah daerah pemilihan, yang terganggu, sementara polisi akan memberikan dukungan penuh.
Dia berharap pengunjuk rasa tidak akan memblokade TPS, tempat dia akan memberikan suaranya pada Minggu, dan memberinya kesempatan menggunakan haknya untuk memilih.
Ikuti Whatsapp Channel Republika