REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Mantan ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Akil Mochtar membantah ada pengurusan sengketa Pemilukada Jawa Timur. Ia juga menyangkal kaitan pengurusan sengketa itu dengan Partai Golkar.

"Nggak bener itu, nggak bener," kata Akil, selepas menjadi saksi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Kamis (30/1), dalam kasus dugaan penyuapan pengurusan sengketa Pemilukada di MK dengan terdakwa Chairun Nisa, Hambit Bintih, dan Cornelis Nalau Antun.

Sempat tersebar informasi mengenai isi Blackberry Messenger (BBM) Akil dan politikus Partai Golkar Zainuddin Amali. Dalam pesan itu juga disebut adanya permintaan uang Rp 10 miliar yang ditujukan untuk pasangan Soekarwo-Syaifullah Yusuf.

Nama elite Partai Golkar Idrus Marham dan Setya Novanto pun muncul dalam pesan BBM itu. Namun, Akil membantah adanya upaya pengurusan sengketa Pemilukada Jatim itu. "Itu hanya omong kosong saja," kata dia.

Terkait Pemilukada Jatim, pasangan Khofifah Indar Parawansa-Herman Sumawiredja pernah mengajukan gugatan ke MK. Akil mengatakan, dalam panel, putusannya mengambulkan gugatan Khofifah untuk sebagian. Panel hakim itu terdiri dari Akil, Anwar Usman, dan Maria Farid.

"Saya tidak usah sebut itu (siapa yang mengabulkan). Tapi cukup saya katakan bahwa 2-1. Itu suaranya untuk Khofifah," ujarnya.

Namun, putusan hasil rapat pleno ternyata menolak gugatan Khofifah. Akil mengaku tidak mengetahui putusan tersebut karena sudah ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada 2 Oktober 2013.

Menurut dia, memang putusan tergantung pada rapat pleno. "Saya tidak tahu (putusan) karena saya sudah ditahan," katanyaa.

Selain soal Pemilukada Jatim, ada juga informasi yang menyebut Akil menerima uang untuk mengurus sengketa Pemilukada Bali. Akil juga membantah informasi tersebut. "Kalau semua orang yang kalah berperaka itu seperti itu. Pasti selalu bilang kita terima uang-terima uang," ujar mantan anggota DPR RI itu.

Ikuti Whatsapp Channel Republika