REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Gita Wirjawan mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Menteri Perdagangan. Kemundurannya itu diduga untuk mengalihkan isu adanya beras impor ilegal dari Vietnam.
Selain itu, menurut pengamat politik Universitas Indonesia (UI), Cecep Hidayat, mundurnya Gita agar dapat berkonsentrasi penuh pada konvensi capres Partai Demokrat.
"Sebenarnya, pengunduran diri Gita Wirjawan merupakan pertaruhan besar. Pasalnya ia belum pasti menjadi calon presiden dari Partai Demokrat," ujar dosen ilmu Politik FISIP UI itu saat dihubungi Jumat (31/1).
Partai demokrat pun, lanjut Cecep, belum tentu mampu mengusung capresnya sendiri. Semua itu tergantung hasil pemilu legislatif nanti, terkait perolehan 25 persen suara parlemen atau 20 persen perolehan kursi di DPR.
Ketika muncul kasus beras impor ilegal asal Vietnam, ia menambahkan, tentu akan berdampak ke Gita Wiryawan. Sebagai Mendag, ia merupakan salah satu pihak yang turut bertanggung jawab terkait hal ini, selain Kementerian Pertanian.
"Nah, kebetulan yang bersakutan dapat momentum sedang mengikuti konvensi capres Demokrat. Hal ini menjadi alasan untuk mundur sebagai Mendag. Selanjutnya, ia akan serius menempuh konvesi capres Demokrat," ujar Ketua Program Studi S1 hingga 2013 itu.
Cecep menilai, dengan kondisi itu Gita berharap agar tidak terlalu tercemar kredibilitas dan track record-nya dengan isu beras impor ilegal asal Vietnam yang tengah muncul saat ini.
Permasalahan impor memang melibatkan lebih dari satu kementerian. Dalam hal impor beras, pihak-pihak yang terlibat adalah Kementerian Pertanian (Kementan) dan Kementerian Perdagangan (Kemendag).
Kemedag terkait erat dalam hal kebutuhan/ rekomendasi beras impor, sedangkan Kementan terkait erat dalam hal perizinannya.
Ketika menjelang pemilu muncul skandal ini, jelas Cecep, tentu akan terkait dengan pencitraan para politisi, sehingga, wajar kalau mereka saling lempar tanggung jawab.
"Kedua pihak sebenarnya sama-sama bertanggung jawab, terlebih Kemendag, karena Kemendag-lah pihak yang berwenang untuk memberikan izin impor beras," kata Cecep menegaskan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika