REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sebulan sudah Kementrian Agama menjanjikan akan mengeluarkan aturan untuk menyelesaikan kasus gratifikasi penghulu. Waktu sebulan yang diberikan KPK pun sudah habis, namun aturan tersebut belum kunjung turun.

Para penghulu pun resah, bagaimana kejelasan tentang tugas mereka untuk menikahkan orang.

"Mungkin karena banyak bencana ini, jadi Menag punya banyak tugas. harusnya akhir januari 2014, PP nya sudah ada. Tapi sekarang sudah masuk februari belum juga," tutur Ketua Asosiasi Penghulu Indonesia (API), Wagimun kepada Republika, Sabtu (1/2). "Kami mendesak kepada pemerintah untuk segera mengeluarkan aturan soal ini. Ini pembiaran pejabat negara oleh negara," tambahnya.

Sebelumnya, API pernah menyatakan, terhitung 1 Januari 2014 penghulu tidak lagi melayani pernikahan di luar jam kantor dan pada hari libur. Langkah tersebut sebagai buntut protes para penghulu atas penangkapan rekannya Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kediri yang diklaim KPK menerima gratifikasi. Jika hal ini benar-benar terjadi, tentu pelayanan publik di bidang keagamaan tidak bisa lagi disandarkan kepada pejabat pemerintah.