REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kompetisi Liga Super Indonesia sudah bergulir. Sejumlah masalah seperti penyalaan flare oleh suporter dan kontroversi wasit terjadi pada pekan pertama.
Kedua hal tersebut seperti yang terlihat dalam laga Persebaya Surabaya kala menjamu Mitra Kukar di Stadion Gelora Bung Tomo, Sabtu (1/2) malam. Para pendukung Persebaya menyalakan petasan hingga bom asap di tribun selatan saat timnya memetik kemenangan 2-1.
Sekretaris Jenderal PSSI Joko Driyono menegaskan PSSI akan memenuhi janji menindak tegas klub yang suporternya bertindak indisipliner. Menyalakan petasan, kembang api, bom asap ataupun sejenisnya merupakan bentuk ketidakdisiplinan.
"Ada catatan khusus dalam pertandingan Persebaya melawan Mitra Kukar, kaitannya dengan flare. Itu melanggar kedisiplinan," kata Joko Driyono di kantor PSSI, Senayan, Jakarta, Senin (3/2).
Pria yang akrab disapa Jokdri itu menjelaskan Persebaya terancam denda sebesar Rp 5-10 juta. Nominal itu sesuai dengan manual PT. LI bila ada klub yang pendukungnya menyalakan petasan.
"Kalau kembali terulang, maka besarnya denda akan dilipatgandakan. Bahkan sanksi lainnya bisa berupa larangan bertanding tanpa penonton," ungkapnya. Joko mengatakan masalah ini akan diputuskan melalui sidang Komisi Disiplin pada Sabtu (8/2).
Insiden penyalaan flare bukan satu-satunya yang terjadi dalam laga Persebaya melawan Mitra Kukar. Tapi juga menyisakan masalah berupa kontroversi wasit yang dinilai memihak kepada Persebaya sebagai tuan rumah.
Mitra Kukar merasa dirugikan karena dengan kepempinan wasit Dody Setya karena tidak memberikan hadiah penalti pada menit ke-83. Padahal saat itu, pemain Persebaya, Ambrizal, terlihat melakukan handball di kotak penalti saat mencoba mengantisipasi umpan silang Zulham Zamrun.
Terkait hal ini, Joko mempersilakan kepada manajemen Mitra Kukar untuk melayangkan protes kepada Komite Wasit PSSI. "Jika memang ada pelanggaran dan ketidakbenaran, maka akan diproses Komisi Disiplin. Namun tentu, hasil pertandingan tidak akan bisa diubah," ujarnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika