REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kerja sama politik atau koalisi selama membawa kebaikan bagi bangsa tentu saja dimungkinkan oleh segenap anak bangsa. "Tapi  PDIP akan mengalami kesulitan serius menjelaskan kepada masyarakat, untuk apa mereka memilih jalan oposisi atau di luar pemerintahan selama 10 tahun bila menjalin koalisi dengan PD dalam pemilu 2014 mendatang. " ujar Budi Arie Setiadi, koordinator Nasional PDI Perjuangan kepada wartawan, Hari Rabu (5/2).                           

Problem psikologis politik penghambat utama koalisi PDI P dan PD dapat terwujud." Terlalu sarat kepentingan transaksional dan pragmatisme. Ini sangat membahayakan  nasib aspirasi rakyat yang menghendaki perubahan. Padahal perubahan tidak mungkin terjadi dengan membawa  terlalu banyak "bagasi" lama," ujar mantan aktivis UI ini dalam pesan singkatnya kepada ROL, Rabu (5/2).

Selain itu, gagasan koalisi PDI P dan PD, akan menimbulkan kan pertanyaan besar mengenai apa sesungguhnya kepentingan elite partai. "Pemilu 2014 terkesan hanya memiliki agenda minimalis dan hanya mengejar kepentingan jangka pendek. Padahal tantangan bangsa ke depan sangat berat. Tahun 2015 sudah berlangsung Masyarakat ASEAN. Kemana arah bangsa ini mau dibawa? " ujar Budi lagi.

Selain itu wacana Mega Pramono Edi atau Jokowi Pramono Edi bisa  di tafsirkan publik sebagai kompromi terhadap keseriusan agenda pemberantasan korupsi yg melibatkan elite partai. "Koalisi ini seperti "kawin paksa" yang sulit disetujui masing-masing keluarga. Akan terjadi tragedi, ironi dan kepedihan politik stadium tinggi," tegas Budi.

Ikuti Whatsapp Channel Republika