REPUBLIKA.CO.ID, BANGKOK –- Pejabat Pemilu Thailand pada Kamis (6/2), berupaya keras dalam melakukan penghitungan suara pada pemilu yang baru saja dilaksanakan Ahad (2/2) lalu. Pemilu Thailand yang baru dilakukan beberapa hari itu, sempat mengalami kekacauan pada saat proses pemungutan suaranya.

Proses pemungutan suara terganggu, karena terjadinya aksi protes dari para pengunjuk rasa anti pemerintah yang melakukan blokade. Pada hari H pemilihan, demonstran memblokir TPS dan berusaha menghadang warga yang hendak menggunakan hak pilihnya dalam pemilu itu. Upaya penghentian terhadap masyarakat yang akan memberikan suaranya itu, pengunjuk rasa lakukan di hampir seperempat dari seluruh lokasi yang menyelenggarakan pemilu Thailand.

Seperti dikutip dari Reuters, Kamis (6/2), para pejabat pemilu tersebut melangsungkan pertemuan selama dua jam. Tak ada kemajuan dari pertemuan yang dilakukan hari itu. Mereka mengatakan, hal yang menyangkut masalah hukum seperti ini harus diklarifikasi lebih dalam. Oleh karena itu, dari pertemuan Kamis dihasilkan kesepakatan, mereka akan bertemu lagi pada Jumat (7/2).

Sebelumnya, pemilihan umum yang dilakukan pada Ahad kemarin sempat mendapatkan tentangan keras dari pihak oposisi utama Partai Demokrat. Oposisi menolak untuk mengambil bagian dari pemilu. KPU Thailand pun sudah menyelidiki adanya kemungkinan penyimpangan kampanye yang terjadi selama konflik politik yang berkepanjangan di negeri Gajah Putih itu.

Sejumlah kalangan pun menilai, jika tidak dibatalkan kemungkinan pemilu akan dimenangkan oleh Perdana Menteri Yingluck Shinawatra untuk kembali memerintah Thailand. Akan tetapi, apapun hasilnya, sepertinya aksi yang dilakukan massa beberapa bulan terakhir ini tak akan mampu mengubah status quo disfungsional pasca delapan tahun polarisasi dan rangkaian kerusuhan yang terjadi di Thailand.

Ikuti Whatsapp Channel Republika