REPUBLIKA.CO.ID, WASHINGTON -- Amerika Serikat (AS) sangat prihatin terkait laporan adanya pelanggaran oleh Pemerintah Sudan Selatan dan pasukan gerilyawan atas kesepakatan gencatan senjata yang ditandatangani pada Januari.

"Kami mendesak dilakukannya penggelaran kembali atau penarikan bertahap pasukan asing yang diundang oleh kedua pihak dan memperingatkan mengenai konsekuensi serius yang dapat muncul dari setiap tindakan untuk meregionalkan konflik ini," kata Juru Bicara Departemen Luar negeri AS Jen Psaki dalam satu pernyataan, Sabtu (8/2)

AS juga dengan kuat mendesak Pemerintah Sudan Selatan agar memfasilitasi pekerjaan satu tim yang telah tiba di Juba, ibu kota negara itu, guna memantau dan mengabsahkan penerapan kesepakatan gencatan senjata tersebut, kata Psaki.

Kesepakatan gencatan senjata itu, yang ditandatangani pada 23 Januari, mengupayakan dihentikannya pertikaian politik di negara termuda di dunia tersebut antara Presiden Salva Kiir dan mantan wakilnya Riek Machar. Machar dipecat dari jabatannya pada Juli 2013 dan belakangan dituduh melakukan upaya kudeta.