REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah Republik Indonesia (RI) tidak perlu menanggapi protes Singapura dengan tindakan balasan setimpal. Pemerintah RI justru harus bersabar menghadapi ulah politik Singapura.

Pasalnya, Indonesia saat ini menjadi Ketua de facto Association of South East Asian Nations (ASEAN) dimana Singapura. Sebaliknya, negeri Singa hanya berstatuskan sebagai salah satu anggotanya.

"Sebagai pemimpin de facto ASEAN, Indonesia tentu harus bersikap lapang dada dan tidak melakukan tindakan balasan (ke Singapura)," kata Dosen Departeman Hubungan Internasional (HI) Universitas Bina Nusantara, Mochammad Faisal Karim saat dihubungi Republika, Ahad (9/2) malam.

Hal ini tentu hanya akan memperkeruh suasana. Namun, menurut Faisal, Indonesia harus tetap pada pendirian Singapura tidak memiliki hak untuk ikut campur urusan dalam negeri Indonesia.

"Sebagai ketua de facto ASEAN, protes Singapura harus tetap diterima dengan baik oleh Indonesia," ujar alumni program Magister bidang International security di University of Nottingham, Inggris itu.

Pascaprotes Singapura terhadap Indonesia, perihal Kapal Republik Indonesia (KRI) Usman - Harun, Singapura telah membatalkan undangan bagi Wakil Menteri Pertahanan (Wamenhan). R, Sjafrie Sjamsoeddin. 

Sebelumnya ia dijadwalkan hadir dalam acara "Singapore Air Show" pekan depan. Tidak hanya itu, seluruh delegasi Indonesia yang jumlahnya mencapai 100 orang juga tidak jadi diundang

Seharusnya, pemimpin Indonesia melakukan introspeksi dalam kasus pemberian nama ini. Sebagai negara tetangga kecil saja, kata Faisal, Singapura telah berani ikut campur permasalahan dalam negeri Indonesia. 

Faisal mengatakan Singapura tentu telah melakukan perhitungan bahwa Indonesia tidak memiliki leverage untuk membalas aksi yang dilakukan oleh Singapura. Menurutnya, situasi ini mengindikasikan Singapura tidak lagi segan dengan Indonesia. 

Ikuti Whatsapp Channel Republika