REPUBLIKA.CO.ID, JENEWA -- Jajak pendapat baru yang digelar Swiss pada Ahad (9/2), meloloskan sebuah kebijakan baru terkait pembatasan imigran. Namun banyak yang meragukan kebijakan itu karena dianggap dapat merugikan perekonomian Swiss dan hubungan dengan Uni Eropa.
Televisi Swiss SRF melaporkan, sebanyak 50,3 persen pemilih memilih untuk mendukung kebijakan pembatasan untuk semua jenis imigran. Sementara itu, 49,7 persen pemilih menentang kebijakan tersebut. Hanya 30 ribu orang selisih antara pendukung dan penentang kebijakan.
Dukungan sangat kuat di daerah pedesaan. Sementara di Basel, Jenewa dan Zurich kebanyakan menolak kebijakan. Menurut Menteri Kehakiman, Simonetta Sommaruga, kebijakan ini memiliki konsekuensi luas untuk Swiss dan hubungan dengan Uni Eropa. "Ini adalah pergeseran dari sistem perpindahan orang secara bebas (di Uni Eropa)," ujarnya.
Meski pun bukan bagian dari Uni Eropa, namun Swiss menikmati hubungan dekat dengan blok yang terdiri dari 28 negara itu. Serangkaian perjanjian bilateral telah dijalin Brussels. Termasuk yang memungkinkan sebagian besar dari 500 juta warga Uni Eropa tinggal dan bekerja di Swiss. Warga Swiss juga pada gilirannya dapat melakukan hal yang sama di Uni Eropa.
Keputusan Swiss ini cenderung memiliki banyak konsekuensi. Sebab ratusan ribu tenaga terdidik asing seperti dari Jerman, Prancis, Italia dan negara Uni Eropa lain bekerja di Swiss. Menjelang referendum kelompok usaha di negara itu memperingatkan, lebih dari 80 ribu orang bermigrasi ke Swiss.
Asosiasi Perbankan Swiss mengungkapkan kekecewaannya pada kebijakan baru itu. "Kami perlu mengadakan pembicaraan konstruktif dengan Uni Eropa untuk menjelaskan posisi kami," katanya.
Uni Eropa menyesali hasil jajak pendapat, namun masih akan melihat bagaimana pemerintah menerapkan mandat yang diberikan para pemilih. Teks referendum memberikan pemerintah Swiss beberapa kelonggaran untuk memutuskan berapa banyak imigran yang bisa masuk ke Swiss setiap tahun serta pembagian kuota antar-kelompok.
Teks referendum juga mengharuskan pemerintah Swiss mengenalkan batasan hak-hak warga asing untuk membawa anggota keluarga atau mengakses layanan sosial. Kebijakan baru juga memuat pengaturan pengurangan suaka bagi warga asing yang dinilai dapat merusak citra kemanusiaan Swiss.
Ikuti Whatsapp Channel Republika