REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Organisasi internasional nonpemerintah yang menyoroti masalah konservasi lingkungan, WWF Indonesia, menyatakan sebagian besar masyarakat menginginkan partai politik dan para calon anggota legislatif peserta Pemilihan Umum 2014 serius menangani isu kerusakan lingkungan.
Pernyataan tersebut berdasarkan hasil kajian WWF Indonesia bekerja sama dengan Lembaga Penelitian, Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan Sosial (LP3ES) sebagaimana disebutkan dalam keterangan pers yang diterima di Jakarta, Senin.
Hasil kajian bertajuk "Survei Persepsi Masyarakat terhadap Isu Lingkungan dan Preferensi Partai Politik" tersebut menunjukkan bahwa 95,7 persen responden menyatakan ingin wakil rakyat mereka selanjutnya memiliki keseriusan dalam menangani isu-isu kerusakan lingkungan.
Sebanyak 91 persen responden juga menyetujui bahwa terdapat hubungan antara bencana alam dengan praktik pengelelolaan sumber daya alam (SDA) yang berlebiihan.
Sementara 80,1 persen responden meyakini peristiwa-peristiwa bencana alam juga berkaitan erat dengan praktik korupsi dalam pengelolaan SDA.
Survei itu dilakukan pada 1 Oktober - 15 November 2013 dengan mengambil sampel sebanyak 700 responden di tujuh kota, yaitu Pekanbaru, Jakarta, Surabaya, Makassar, Samarinda, Kupang dan Sorong.
Kegiatan itu bertujuan untuk mengetahui tingkat kesadaran publik terhadap isu lingkungan, serta persepsi dan preferensi masyarakat terkait peran partai politik dalam pengelolaan SDA.
Survei itu dilakukan pada 1 Oktober - 15 November 2013 dengan mengambil sampel sebanyak 700 responden di tujuh kota tersebut.
Publik menilai terdapat sedikitnya tiga faktor kebijakan pengelolaan SDA sebagai pemicu terjadinya banjir dan kekeringan sebagai bencana yang kerap mereka alami, yaitu perubahan fungsi lahan hutan, pembalakan/penebangan hutan dan penggunaan air tanah yang berlebihan.
"Kebijakan pengelolaan sumber daya alam adalah persoalan serius yang kerap terabaikan dalam agenda politik, sehingga kerap berujung pada bencana dan kesengsaraan bagi rakyat," kata Direktur Komunikasi dan Advokasi WWF Indonesia Nyoman Iswarayoga.
Selain itu, besarnya persepsi publik atas keterkaitan bencana alam dengan korupsi pengelolaan SDA menjadikan Pemilu 2014 sebagai momentum penting untuk memilih parpol dan wakil yang melulu memerhatikan pembangunan dari parameter ekonomi tetapi juga kelestarian.
"Pembangunan berkelanjutan harus mencakup dimensi ekonomi, sosial dan lingkungan," ujarnya.
Sementara itu, Direktur Eksekutif LP3ES Kurniawan Zen mendesak diterapkannnya reformasi tata kelola SDA berorientasi pembangunan berkelanjutan.
"Reformasi tata kelola SDA berorientasi pembangunan berkelanjutan sudah mendesak untuk dilakukan sebagai strategi mendasar menekan risiko bencana alam yang nantinya berpotensi menimbulkan dampak terhadap pertumbuhan ekonomi nasional," ujarnya.
Menurut Kurniawan terdapat tiga kata kunci dalam pengelolaan SDA untuk perekonomian nasional yaitu kemakmuran rakyat, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.
Di sisi lain, Pengamat Kebijakan Publik, Andrinof Chaniago, menilai isu lingkungan memiliki nilai kualitatif dan jangkauan dampak berpengaruh besar.
"Oleh karena itu, jelang pemilu isu itu harus terus digulirkan. Kesadaran politik publik khususnya pemilih tentang dampak pilihan mereka, harus ditingkatkan," katanya.
"Masyarakat perlu mengetahui kerugian yang ditimbulkan akibat kesalahan kebijakan pengelolaan SDA atau korupsi di dalamnya," ujar dia menambahkan.
Hasil survei juga menunjukkan 52,7 persen responden menyatakan tidak akan memilih parpol ataupun perorangan yang terbukti terlibat praktik korupsi SDA.
Sedangkan 37.1 persen bahkan menyatakan tidak akan memilih apabila parpol maupun perorangan diduga terlibat.
