REPUBLIKA.CO.ID, AMBON -- Pengamat politik dari Universitas Pattimura (Unpatti) Ambon, Toni Pariela berkata, sistem politik di Indonesia perlu diubah. Tujuannya agar masyarakat tidak golput pada pemilu.

"Golput sangat tidak dianjurkan tetapi itu adalah bentuk protes masyarakat terhadap sistem dan elit politik kita, maka sistem perpolitikan nasional-lah yang harus diubah," katanya di Ambon, Senin (10/2).

Dosen Sosiologi Politik Unpatti itu mengatakan, berjalannya sebuah proses demokrasi, berbanding lurus dengan tingkat partisipasi masyarakat, rendahnya partisipasi masyarakat dalam pemilu menjadi tolok ukur kegagalan proses demokrasi tersebut.

"Mengubah sistem politik memerlukan waktu yang panjang, tidak cukup hanya dengan masa satu kali pemilu, tapi sampai hari ini belum ada satu pemikiran revolusioner yang mengarah ke sana," katanya.

Menurutnya, jika melihat konstelasi politik nasional yang berkembang tidak sesuai harapan, maka besar kemungkinan tingkat partisipasi masyarakat dalam Pemilu 2014 akan sangat rendah. "Golput adalah cerminan dari ketidakpercayaan masyarakat terhadap sistem perpolitikan selama ini, yang cenderung mengulang pola yang sama seperti para pendahulunya," ucapnya.

Toni mencontohkan, banyak terjadinya kasus korupsi, maupun kaya mendadak di kalangan pejabat Indonesia, sebagai faktor yang meningkatkan ketidakpercayaan masyarakat. "Masyarakat kita sudah mampu berpikir kritis, mereka sendiri bisa melihat bagaimana moralitas dan mentalitas para elit politik, membawa-bawa nama rakyat tetapi dalam realitasnya tidak demikian," ucapnya.

Karenanya, sangat diharapkan instansi maupun lembaga yang terkait dengan pemilu mampu mengkampanyekan gerakan-gerakan untuk kesadaran terhadap proses demokrasi yang benar. "Untuk kemajuan demokrasi bersama, diharapkan baik itu instansi ataupun lembaga dan elit politik bisa bersama-sama mengubah sistem perpolitikan secara nasional," ujarnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika