REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Dalam rapat koordinasi nasional (Rakornas) pemantapan pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono  (SBY) meminta jajaran pemerintah tetap bekerja. Padahal Presiden SBY saat ini juga menjadi ketua umum Partai Demokrat.

SBY dalam rakornas itu menyampaikan 13 ajakan, arahan, dan instruksi kepada jajaran pemerintah, partai politik, dan aparat penegak hukum. Dari 13 poin tersebut, Presiden SBY menyinggung tentang tugas dan tanggung jawab pejabat yang berlatar belakang partai politik.

Hal tersebut ditujukan kepada para menteri, gubernur, bupati, wali kota, termasuk para wakilnya. “Jajaran pemerintah baik menteri maupun pada tingkatan gubernur, bupati, wali kota termasuk para wakilnya, tetaplah mengutamakan tugas-tugas di pemerintahan,” katanya, Selasa (11/2).

Ia mengingatkan tugas politik jelang pemilu 2014 pastilah ada. Para pejabat berlatar belakang partai politik pun biasanya diberikan tugas politik dari partainya. Tetapi, ia meminta agar tugas-tugas pemerintahan ataupun tugas pokok seabgai pejabat pemerintah tidak diabaikan.

“Kampanye itu dibenarkan oleh UU tetapi harap ikuti aturan yang berlaku. Cegah benturan kepentingan yang bisa merugikan negara dan rakyat,” katanya.

Di lain pihak, Presiden pun meminta agar jajaran pemerintah baik pusat dan daerah membantu penyelenggara pemilu seperti memberikan bantuan untuk kelancaran logistik pemilu agar tidak terlambat.

Untuk jajaran TNI dan Polri, Presiden SBY menekankan agar keduanya menjaga netralitas dalam pemilu seperti dua pemilu sebelumnya. “Saya harap pemilu tahun ini netralitas itu bisa diwujudkan. Era TNI/Polri berpolitik praktis dan politik kekuasaan sudah usai. Mari kita jaga reformasi yang telah dilakukan di masa lalu,” katanya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika