REPUBLIKA.CO.ID,  JAKARTA -- Partai Bulan Bintang (PBB) menyayangkan langkah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang melakukan pencegahan ke luar negeri, termasuk proses hukum kasus Ketua Umum PBB MS Kaban dilakukan pada saat menjelang pelaksanaan Pemilu 2014.

"Kita sayangkan kenapa dilakukan sekarang, menjelang pemilu. Tapi ya sudahlah itu kewenangan KPK. Kita lihat saja perkembangannya nanti," kata

Ketua Tim Advokasi PBB Djamaludin Karim, Selasa (11/2).

Djamaluddin mengatakan pencegahan MS Kaban akan mengganggu persiapan PBB. Sebab selain akan mempengaruhi citra PBB, juga sebagai ketua umum maka MS Kaban fokus kerja di pemilu akan terganggu. "Kalau untuk massa PBB akar rumput tidak ada masalah karena kita sudah terbiasa dibuat seperti ini," ungkap dia.