REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Menteri Dalam Negeri, Gamawan Fauzi meminta agar KPU secara aktif memastikan logistil Pemilu pada 9 April mendatang bisa sampai ke lokasi terpencil dan terluar Indonesia. Karena itu, ia meminta agar KPU berkoordinasi dengan TNI dan Polri untuk distribusi surat suara.

“Diperlukan kerja sama dengan TNI dan Polri untuk memperlancar perjalanan logistic ke daerah-daerah yang memerlukan transportasi khusus, apalagi di cuaca sekarang ini,” katanya, Kamis (13/2).

Ia mengatakan permintaan tersebut harus datang dari KPU sebagai penyelenggara pemilu. Pemerintah tidak bisa intervensi ataupun ikut campur. Tetapi, ia memastikan pemerintah baik pusat ataupun daerah bersedia membantu jika ada permintaan.

“TNI bisa membantu memperlancar distribusi ke daerah yang sulit, sedangkan Polri bisa membantu mencegah pengaruh-pengaruh yang bisa mengganggu di TPS. Pemda pun bisa memberikan dukungan,” katanya.

Sementara itu Ketua KPU, Husni Kamil Manik mengatakan permintaan bantuan kepada TNI dan Polri baru akan dilakukan jika KPU sudah terjadi hal-hal yang diluar perkiraan, contohnya anomaly cuaca. Menurutnya, sejauh ini, KPU masih bisa mendistribusikan surat suara.

Dijelaskannya, KPU sudah mulai mengirimkan surat suara untuk daerah Papua. Ia mengatakan untuk Papua, pencetakan surat suara sudah selasai sejak pekan lalu. Pada 8 Februari sudah dikirimkan dari Surabaya menuju Jayapura. Diperkirakan pertengahan Februari sudah sampai dan siap didistribuskan.

“Itu lebih cepat dibandingkan daerah lain. Kalau tidak ada anomaly cuaca semua seperti yang direncankaan. Kalau tidak memungkinkan, baru kita minta bantuan TNI/Polri,” katanya.

Pencetakan surat suara sudah dilakukan dan ditargetkan selesai pada akhir Februari. Namun, untuk daerah-daerah terpencil seperti Papua serta luar negeri mendapatkan prioritas untuk dicetak dan didistribusikan terlebih dulu.

Ikuti Whatsapp Channel Republika