REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pengamat dan konsultan manajemen Dwinda Ruslan menilai masalah koordinasi menjadi faktor utama yang menghambat kesuksesan program penumbuhan wirausaha baru di Indonesia.
"Masalah kita sebenarnya ada pada koordinasi yang tidak berjalan dengan baik, sehingga hampir semua kementerian dan lembaga mempunyai program kewirausahaan, tapi tidak sinergi," kata Dwinda Ruslan di Jakarta, Minggu.
Ia mengatakan, setiap tahunnya negara menyalurkan dana untuk anggaran program kewirausahaan pada setidaknya 17 kementerian dan lembaga.
Belasan kementerian dan lembaga itu mengembangkan program penumbuhan wirausaha baru, tetapi tidak terintegrasi satu sama lain.
"Karena tidak terkoordinasi, akhirnya 'outcome' menjadi tidak jelas bahkan nyaris tidak ada," ucapnya.
Oleh karena itu, ia berharap program penumbuhan kewirausahaan diskemakan dengan lebih baik, misalnya, dengan menunjuk satu kementerian sebagai koordinator dan pelaksana program.
Bahkan, kata dia, idealnya semua program yang terkait dengan kewirausahaan harus terkoordinasi dalam satu sistem, agar pelaksanaannya benar-benar sukses di lapangan.
Dwinda mencontohkan, hal pertama yang perlu dilakukan adalah membentuk "training center" yang dilengkapi dengan modul dan "trainer" yang telah memiliki standar khusus.
"Setelah itu baru lembaga pembiayaan masuk, CSR atau PKBL BUMN dikumpulkan menjadi satu. Sampai sekarang hal ini belum pernah dijalankan," tuturnya.
Jika hal itu telah tersedia, maka sistem penumbuhan wirausaha baru bisa berjalan dengan baik, kata Dwinda Ruslan.