REPUBLIKA.CO.ID, BRASILIA -- Federasi Sepak Bola Internasional (FIFA) tidak mencegah adanya aksi unjuk rasa atau demonstrasi di selama penyelenggaran Piala Dunia. Karena aksi unjuk rasa dan demonstrasi itu merupakan bagian dari Demokrasi. 

Sekjen FIFA, Jerome Valcke menyatakan, hanya menolak jika ajang Piala Dunia 2014 dijadikan oleh sebagian besar masyarakat Brasil. Yaitu untuk bisa menarik simpati dunia internasional terkait kondisi sosial dan ekonomi di Brasil.

"Kami berharap Piala Dunia yang lebih tenang dan kami berharap setiap pihak yang memiliki hak untuk tampil di Piala Dunia akan mendapatkan haknya. Karena kami percaya Piala Dunia itu lebih besar ketimbang sebuah negara," ujar Valcke seperti dikutip Reuters.

Di pihak lain, pemerintah Brasil bakal bersiap dengan berbagai demonstrasi dan unjuk rasa yang terjadi di sepanjang putaran final 12 Juni hingga 13 Juli mendatang. Pemerintah bahkan akan mengerahkan 10 ribu petugas kepolisian demi melakukan pengamanan. 

Tidak hanya itu, militer juga bakal dikerahkan di 12 kota penyelenggara Piala Dunia. Pemerintah Brasil tentu tidak mau tragedi meninggalnya seorang camera person televisi dalam sebuah aksi unjuk rasa, 6 Februari silam. 

Pada saat itu, Santiago Andrade  meninggal dunia lantaran kepalanya terkena roket rakitan yang diluncurkan dari arah pengunjuk rasa. "Camera person itu terbunuh dengan cara yang brutal," kata Perdana Menteri Olah Raga Brasil, Aldo Rebelo. 

Ikuti Whatsapp Channel Republika