REPUBLIKA.CO.ID, AUSTRALIA -- Sejumlah kepala sekolah di Kota Melbourne dan kota lainnya di negara bagian Victoria, Australia, menyerukan dihentikannya pelajaran agama di sekolah. Mereka beralasan hal itu bertentangan dengan semangat pendidikan.
Menurut peraturan dari Departemen Pendidikan Victoria, setiap sekolah wajib menyediakan pelajaran agama sepanjang gurunya tersedia untuk hal tersebut.
Namun beberapa sekolah merasa bahwa kualitas guru yang mengajar hal tersebut tidak memadai.
Joe Kelly adalah kepala sekolah SD Cranbourne South di Melbourne selama 15 tahun terakhir dan mengatakan selama ini dia selalu mematuhi ketentuan bagi adanya pelajaran agama, namun sekarang mulai berubah pikiran.
"Saya menerima dengan buta keharusan tersebut, sampai ketika saya melihat lebih dekat materi yang diajarkan oleh para guru sukarelawan tersebut. Saya melihat bahwa materi dan standar pengajaran tidak memenuhi standar pengajaran yang ada," kata Kelly.
Menurutnya, para "guru" agama tersebut bukanlah guru sebenarnya, kebanyakan hanya mendapatkan latihan selama beberapa bulan dan berasal dari gereja setempat.
Menurut Kelly lagi materi agama yang diajarkan di sekolah berbeda karena di Australia sekarang murid diajar untuk belajar bekerja sama, bertanya, menganalisa dan menyelesaikan masalah.
"Sedangkan pelajaran agama kan seluruh yang diajarkan bersifat dogmatis, secara jelas benar dan salah tanpa ada diskusi," kata Kelly.
Pelajaran agama di sekolah-sekolah di negara bagian Victoria sebenarnya memberi kebebasan kepada orang tua untuk memilih apakah anaknya mau mengikuti pelajaran atau tidak.
"Namun banyak orang tua masih bingung, karena mereka mengira bahwa yang diajarkan sekolah adalah pelajaran mengenai agama, pelajaran perbandingan agama, saya tidak keberatan kalau memang yang diajarkan seperti itu," kata Kelly.
Menurut Menteri Pendidikan Victoria Martin Dixon, peraturan mengenai perlunya pelajaran agama di sekolah-sekolah disetujui di tahun 2006 dengan dukungan dari semua partai politik.
Namun Dixon tampaknya tidak mempermasalahkan kepala sekolah yang membuat keputusan sendiri sepanjang itu dilakukan demi kepentingan orang tua dan masyarakat.
Ikuti Whatsapp Channel Republika