REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA--Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) sempat melayangkan surat ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Surat itu mempertanyakan status hukum Aziz Syamsuddin, politisi Golkar yang tengah menjadi Ketua Panja Pembahasan RUU KUHAP dan RUU KUHP.

Dalam suratnya, YLBHI menyebut nama Aziz sempat dikaitkan dengan kasus dugaan korupsi. Pertama mengenai kasus proyek pengadaan simulator SIM di Korlantas Mabel Polri yang menyeret Irjen Djoko Susilo sebagai tersangka.

Kedua, mengenai kasus dugaan korupsi pembangunan Kawasan Pusat Kegiatan Pengembangan dan Pembinaan Terpadu Sumber Daya Manusia Kejaksaan, Kelurahan Ceger, Jakarta Timur. YLBHI mengkhawatirkan adanya konflik kepentingan Aziz sebagai Ketua Panja karena namanya pernah disebut dalam kasus yang ditangani KPK.

Mengenai hal ini, Ketua KPK Abraham Samad mengatakan, Aziz bisa saja dipanggil apabila penyidik membutuhkannya. "Siapapun yang dibutuhkan keterangannya dalam proses penyelidikan, penyidikan, akan tetap dimintai keterangan," kata dia.

Samad mengatakan kasus Ceger masih dalam tahap penyelidikan. Menurut dia, KPK tidak serta merta dapat menetapkan seseorang menjadi tersangka. Ia mengatakan, perlu alat bukti yang cukup untuk kemudian menaikkan status seseorang menjadi tersangka.

"Butuh minimal dua alat bukti untuk menjadikan tersangka. Jadi harus patuhi prosedur dan alat bukti itu. Silahkan ikuti penyelidikan kasus tersebut," ujar dia.

Bisa saja, menurut Samad, KPK sewaktu-waktu untuk memanggil dan meminta keterangan Aziz. Ia mengatakan, siapapun jika dibutuhkan akan dipanggil. "Jadi tidak usah khawatir. Orang yang melebihi Pak Aziz Syamsuddin saja dipanggil ke KPK," kata Samad.

Ikuti Whatsapp Channel Republika