REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA-- Gubernur DKI Jakarta Joko 'Jokowi' Widodo menilai inspektorat belum efektif mengawasi kinerja satuan kerja perangkat daerah karena masih ada penyimpangan yang dilakukan di lingkungan Pemerintah Provinsi setempat.
"Yah kalau efektif tidak akan ada kekeliruan, kalau ada penyimpangan, masih ada korupsi yah berarti belum dong," kata Jokowi di Balai Kota, Jakarta, Kamis.
Menurut dia, kasus Transjakarta karatan dan diduga ada penggelembungan anggaran bukan berarti Inspektorat kebobolan karena itu baru dicek. "Yah itu khan belum, baru dicek kok bobol, cuman artinya inspektorat itu mendampingi terus," ujar dia.
Ia mengatakan Inpektorat seharusnya melakukan upaya pencegahan (preventif) di satuan kerja perangkat daerah (SKPD) dan unit kerja di lingkungan Pemprov DKI Jakarta. "Upayanya itu preventif, sebelum kejadian mereka itu seharusnya memberitahu dulu, menginfo bahwa ini keliru dan gak benar seharusnya tidak boleh seperti itu kan ini internal," ujar dia.
Namun, kalau sudah masuk ke ranah hukum, maka Inspektorat tidak boleh ikut campur. "Tapi kalau sudah kejadian sudah masuk wilayah hukum, yah wilayah hukum," kata dia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika