REPUBLIKA.CO.ID, BATAM -- Sangat sedikat sekali atau hanya 0,725 persen dari sekitar 100.000 perusahaan pengolahan pangan di Provinsi Kepulauan Riau yang memperoleh sertifikat halal dari Lembaga Pengkajian Pangan Obat-obatan dan Kosmetika Kepulauan Riau (LPPOM-MUI).

"Ada sekitar 720 perusahaan yang sudah dapat sertifikat halal, masih banyak yang belum dapat," kata Wakil Direktur LPPOM MUI Kepri Khaeruddin Nasution di Batam, Jumat (21/2).

Menurut dia masih ada ribuan perusahaan pengolahan pangan seperti restoran dan katering yang belum memperoleh sertifikat halal di Kepri. MUI terus mendorong dan melakukan sosialisasi pentingnya sertifikasi halal bagi perusahaan pengolahan pangan, apalagi Batam akan menjadi tuan rumah bagi pelaksanaan Musabaqah Tilawatil Quran tingkat nasional ke-25 pertengahan 2014.

Namun, kesadaran perusahaan untuk mengurus sertifikat masih rendah. Meski sudah ada peningkatan dibanding tahun-tahun sebelumnya.

Selain kesadaran mengurus, ada juga di antara perusahaan pangan itu yang memang tidak lulus dalam audit pangan.

"Ada yang menggunakan bahan pangan yang belum halal, jadi hasil pangan yang dihasilkan juga tidak bisa mendapat sertifikasi halal," kata dia.

Menurut dia, banyak perusahaan pengolahan pangan seperti katering dan restoran yang menggunakan bahan pangan impor, yang kehalalannya masih dipertanyakan, meskipun ada kode halal yang dikeluarkan lembaga serupa MUI dari negara pengimpor.

"Halal dari luar negeri tidak berlaku, harus MUI," kata dia.

Ia mengatakan audit halal luar negeri mungkin berbeda dengan yang dikeluarkan MUI, sehingga MUI tidak menjamin kehalalan produk pangan bersetifikat halal dari luar negeri. MUI, kata dia, memang ketat dalam memberikan sertifikat halal, sesuai ketentuan Islam.

Ikuti Whatsapp Channel Republika