REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- PDI Perjuangan mempersilakan Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini untuk berkonsultasi dengan Ketua Umum Megawati Soekarnoputri tentang tekanan politik yang dihadapinya, termasuk perselisihan dengan Wakil Wali Kota Wisnu Sakti Buana.
Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDI-P mengklaim ketidakcocokkan Risma dengan Wisnu yang keduanya dari PDI-P hanyah dinamika politik biasa dan masalah komunikasi.
"Jika mau ketemu (Megawati) setiap saat bisa, tidak masalah sebagai wali kota Surabaya memang banyak tantangan yang sangat kompleks," kata Sekretaris Jenderal DPP PDIP Tjahjo Kumolo di Jakarta, Jumat (21/2).
Risma adalah mantan Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP) atau birokrat karir yang didukung penuh partai marhaen itu untuk maju sebagai wali kota dan akhirnya terpilih.
Akhir 2013, Risma memprotes keras pemilihan Wakil Wali Kota Wisnu melalui forum paripurna DPRD yang dinilainya tidak transparan dan menyalahi prosedur.
Wisnu adalah Ketua DPC PDIP Surabaya, dan juga mantan Wakil Ketua DPRD Surabaya. Saat menjadi Wakil Ketua DPRD Surabaya, Wisnu pernah dianggap salah satu "motor" yang berusaha memakzulkan Risma terkait kenaikan pajak iklan reklame.
Perbedaan pandangan DPRD dan Risma pun mencuat dan berlanjut terkait rencana pembangunan jalan tol di Surabaya. Risma menolak tegas pembangunan jalan tol itu karena dia nilai dapat merugikan dan bukan yang terbaik bagi warga Surabaya.
"Wajar jika banyak yang punya kepentingan di Surabaya. Risma dan DPRD memiliki tujuan yang sama untuk memajukan Surabaya," ujar Tjahjo.
Risma telah mengadukan kegelisahannya kepada pimpinan DPR, Kamis (20/2) kemarin dan menyatakan harapannya untuk dapat bertemu dengan Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri.
Mengenai pelantikan Wisnu yang dianggap menyalahi prosedur, Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi menyerahkan kepada proses hukum jika memang ada indikasi pemalsuan tanda tangan panitia pemilih.
Ikuti Whatsapp Channel Republika