REPUBLIKA.CO.ID, KIEV -- Presiden Ukraina membantah mengundurkan diri. Bahkan ia menyebut keputusan Parlemen Ukraina memberhentikan dirinya adalah keputusan ilegal.
Setelah dikabarkan melarikan diri, Yanukovich berbicara dalam siaran televisi di wilayah Kharkiv, timur Ukraina, yang merupakan markas pedukungnya. Ia menyamakan apa yang dilakukan lawan-lawannya dengan kebangkitan Nazi tahun 1930, dan menuduh mereka melakukan kudeta.
Yanukovich juga membantah tuduhan yang menyatakan, dirinya mengundurkan diri atau meninggalkan negaranya. Ia bahkan menyebut keputusan parlemen 'ilegal'.
"Segala sesuatu yang terjadi saat ini adalah vandalisme dan banditisme dan kudeta. Saya akan melakukan segalanya untuk melindungi negara saya dan untuk menghentikan pertumpahan darah," katanya.
Kantor berita Interfax mengatakan, penjaga perbatasan tak membiarkan Yanukovich keluar dari Ukraina. Mereka mencegah Yanukovich saat ia berencana terbang keluar dari kota Donetsk.
Berbagai krisis yang terjadi di Ukraina mengantarkan negara itu ke ambang perpecahan. Di banyak kota di wilayah barat menginginkan Ukraina menjadi bagian Uni Eropa dan menolak otoritas Yanukovych.
Sementara di timur Ukraina justru sebaliknya, mereka ingin lebih dekat dengan Rusia. Kerusuhan pecah di Ukraina sejak November 2013. Saat itu keputusan Yanukovich membatalkan kesepakatan perdagangan dengan Uni Eropa dan memilih menerima bantuan rusia, mengundang protes.
Puluhan ribu demonstran oposisi turun ke jalan-jalan di Kiev, menentang sikap Yanukovich. Aksi demo semakin memanas, setelah Rusia memutuskan akan memberi bantuan hingga 15 miliar dolar pada Ukraina.
Menteri Luar Negeri Rusia Sergey Lavrov pada Sabtu, menyebut Jerman, Prancis, dan Polandia sebagai rekan. Ia mendesak ketiga negara tersebut untuk menggunakan pengaruh mereka pada oposisi Ukraina.
Pejabat pertahanan dan militer Ukraina juga menyerukan Ukraina untuk tetap damai. Dalam pernyataan Sabtu, baik Departemen Pertahanan maupun kepala angkatan bersenjata mengatakan mereka tidak akan terseret ke dalam konflik apapun.
Mereka juga berjanji akan berpihak pada rakyat. Tapi mereka tidak menentukan apakah mereka masih mendukung presiden atau oposisi. Aksi protes di Ukraina telah berubah menjadi bentrokan dengan aparat keamanan dan menewaskan banyak orang. Kementerian Kesehatan Ukraina mencatat, sejak Selasa (18/2) lalu saja, sediktinya 77 orang tewas akibat bentrokan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika