REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- Pansus DPRD Jabar yang menangani Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Jawa Barat merasa kecewa. Karena, LKPJ Gubernur terkesan ditutup-tutupi dan tidak transparan.
"Saya geregatan dan gemas, kok LKPJ Gubernur dari tahun ketahun ga ada perubahan. Dari 2009 saya sebagai Pansus, hasilnya dari tahun ke tahun itu sama,'' ujar Ketua Pansus LKPJ Gubernur Jabar, Didin Supriadin, kepada wartawan, Senin (23/2).
Didin mengatakan, Ia heran karena Pemprov Jabar tidak memberikan pendidikan politik yang benar ke masyarakat. Seharusnya, program dan janji gubernur disampaikan dalam LKPJ. ''Tetapi ini tidak terkesan ditutup-tutupi," katanya.
Menurut Didin, ada yang salah dalam membedah laporan LKPJ Gubernur. Karena, yang dilaporkan lebih kepada pencitraan dengan berbagai penghargaan yang diperoleh.
Padahal, dalam membuat laporan LKPJ itu yang menjadi dasar adalah dokumen perencanaan. Jadi, seluruh program kerja dan kegiatan laporan yang dibuat LKPJ itu harus merujuk pada dokumen perencanaan yang ada di Pemprov.
Mulai dari RPJP (rencana program jangka panjang) dan RPJMD (rencana program jangka menengah) yang lima tahun. "Di dalam RPJP itu kan ada janji-janji gubernur, tetapi kenapa janji-janji itu tidak disampaikan dalam LKPJ," katanya.
Menurutnya, di provinsi manapun yang namanya dokumen resmi perencanaan meliputi laporan RPJP, RPJMD, RKPD (rencana kerja pemerintah daerah), KUA (kebijakan umum anggaran) PPAS (plafon penggunaan anggaran sementara), dan APBD. Semua LKPJ, harus mengacu pada itu. Tetapi yang dilaporkan saat ini tidak seperti itu. Laporan, tidak merujuk pada dokumen perencanaan tapi lebih kepada kegiatan pencitraan.
Didin mencontohkan, dalam LKPJ gubernur, IPM yang dihadirkan perbandingan, IPM 2012 dibandingkan dengan IPM 2013. Mestinya, yang dilihat adalah sesuai dengan dokumen perencanaan tahun 2013 berapa targetnya. Apalagi, target RPJMD dan RKPD tersebut menjadi ukuran.
"Di RPJMD itu jelas tertulis target tahunan dan target lima tahunan. Tetapi tim LKPJ ini tidak merujuk pada dokumen perencanan, target itu tidak dimunculkan,'' katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika