REPUBLIKA.CO.ID, CIREBON -- Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Indonesia bekerja sama dengan Tahir Foundation memberikan bantuan modal kerja bagi nelayan dan petambak di Pantura Jawa senilai Rp 22,2 miliar.
Menteri Kelautan dan Perikanan, Sharif C. Sutardjo mengatakan, bencana banjir yang melanda Pantai Utara Jawa (Pantura), merusak kawasan budidaya perikanan seluas 68.377 hektare area (ha) yang tersebar di empat provinsi.
Menurut Sharif, luas kawasan budidaya yang terkena dampak banjir tercatat 68.377 ha yang tersebar di empat provinsi. Kawasan tambak di Provinsi Jawa Barat merupakan kawasan terparah terkena banjir, dengan kerusakan seluas 49.843 ha.
Sedangkan kawasan tambak di Jawa Tengah yang rusak mencapai 15.143 ha, Banten 611 hektar dan Jawa Timur 2.377 ha. Kerusakan ini diperkirakan akan mengganggu produksi perikanan nasional, baik untuk konsumsi dalam negeri maupun untuk ekspor.
Dia menambahkan, musibah banjir yang merusak kawasan tambak, tidak saja akan berdampak pada terhentinya kegiatan ekonomi dan berkurangnya pendapatan masyarakat pembudidaya untuk beberapa saat, juga berdampak pada produksi ikan nasional. Untuk itu, bantuan diberikan untuk penyediaan sarana produksi dan rehabilitasi saluran tambak di Pantura Jawa.
‘’Alokasi bantuan sebesar Rp 22,2 miliar tersebut bersumber dari KKP sebesar 15,7 miliar serta dari Tahir Foundation Rp 6,5 miliar,’’ katanya pada acara penyerahan bantuan kepada pembudidaya ikan korban banjir di desa Bendungan, Kecamatan Pangenan, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat dalam keterangan tertulis yang diterima Republika, Senin (24/2).
Nantinya, kata Sharif, Tahir Foundation akan memberikan bantuan atau hibah selama lima tahun dengan nilai per tahunnya Rp 20 miliar. Sehingga total Tahir Foundation akan memberikan hibah senilai Rp 100 miliar.
Sebelumnya, Jumat (21/2), KKP dan Tahir Foundation telah menandatangani nota kesepahaman (MoU) untuk penyaluran bantuan modal kerja yang diperuntukkan bagi nelayan dan petambak yang terkena musibah banjir di sekitar Pantura Pulau Jawa dan wilayah lainnya di Indonesia.
Dalam MoU tersebut, KKP berkomitmen untuk membantu mendata nelayan, dan petambak yang memerlukan bantuan. Hal itu, agar bantuan yang akan disalurkan langsung oleh Tahir Foundation dapat tepat waktu, tepat sasaran dan tepat manfaat.
‘’Kemitraan yang dibangun antara KKP dan Tahir Foundation didasari oleh prinsip kesetiakawanan sosial atau rasa solidaritas sosial nasional, yang merupakan nilai dasar dari kesejahteraan sosial, untuk mewujudkan cita-cita bangsa yaitu mensejahterakan masyarakat,’’ ujarnya.
Selain itu, kata Sharif, pemerintah juga memberikan bantuan berupa benih udang bandeng sebanyak 7,5 juta ekor untuk lima kabupaten di Jawa Barat, yakni Kabupaten Bekasi, Kabupaten Karawang, Kabupaten Indramayu, Kabupaten Subang, dan Kabupaten Cirebon.
Sedangkan total perkiraan kebutuhan anggaran untuk pemulihan tambak pasca bencana banjir sebesar Rp 180 miliar.
Untuk menutupi kekurangan tersebut, KKP sedang mengajukan usulan anggaran tambahan kepada Kementerian Keuangan. Tentu saja dengan dukungan dan persetujuan DPR. ‘’Mudah-mudahan usulan ini dapat segera disetujui,’’ ujarnya.
Dia menegaskan, pemberian bantuan tersebut adalah wujud tanggung jawab sosial, wujud rasa empati dan wujud kepedulian KKP terhadap masyarakat yang tertimpa musibah.
Para pembudidaya dinilainya adalah anggota keluarga besar masyarakat Kelautan dan Perikanan serta pejuang di garis depan dalam mewujudkan target kontribusi sektor kelautan dan perikanan terhadap ekonomi nasional.
Selain memberikan bantuan, KKP juga telah melakukan berbagai upaya penanggulangan dampak banjir dan cuaca buruk bagi nelayan.
Menteri berpesan agar pembudidaya bisa segera bangkit dari keterpurukan ini, dan bisa segera bekerja keras kembali menata usaha budidaya, karena masa depan yang cerah dari sektor perikanan budidaya ini ada di tangan kita sendiri, ujarnya memotivasi.
Ikuti Whatsapp Channel Republika