REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Fenomena bolos anggota parlemen di rapat sidang paripurna menuntun Badan Kehormatan (BK) DPR untuk membuat terobosan. Antara lain, meminta adanya revisi aturan agar sanksi kepada pelaku bolos lebih ditegakan.
Selain itu, meminta rekap kehadiran paripurna atau rapat komisi lainnya dipasang secara online. Bahkan, rekap absen selama setahun penuh dari anggota DPR periode 2009-2014 juga akan ditampilkan.
"Itu idenya, biasanya setelah paripurna memang diumumkan. Kalau ini untuk setahun terakhirnya, termasuk kehadiran sidang, akan dipublikasikan,” ujar Wakil Ketua BK dari Fraksi Golkar Siswono Yudo Husodo di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Senin (24/2)
Ia tak membantah kalau mendekati pemilu kehadiran anggota dewan semakin sepi. Rapat paripurna terakhir Selasa pekan lalu, misalnya, lebih dari setengah anggota DPR membolos.
Dia mengatakan, dari 560 jumlah keseluruhan anggota dewan, 259 anggota ada di daftar hadir. Artinya lebih dari setengahnya, 310 anggota dewan tidak mengikuti paripurna.
Itu pun masih dijejali fakta hanya 138 anggota DPR yang hadir di ruang rapat paripurna. "Nanti akan dipublikasikan nama-namanya semua. Saat ini sedang kami siapkan sesuai permintaan masyarakat," ujar anggota Komisi IV tersebut.
Ikuti Whatsapp Channel Republika