REPUBLIKA.CO.ID, PEKANBARU -- BKKBN Pusat mendapat alokasi anggaran dari pemerintah sebesar Rp 180 miliar lebih pada 2014 untuk meningkatkan kualitas pembangunan program kependudukan.

"Anggaran sebesar itu juga nantinya akan dialokasikan untuk masing-masing daerah secara proporsional," kata Deputi Advokasi, Pergerakan dan Informasi BKKBN Pusat dr Abidinsyah Siregar dia di sela Rakerda Kependudukan, KB dan Pembangunan Keluarga tingkat Provinsi Riau tahun 2014, di Pekanbaru, Selasa (25/2).

Menurut dia bagian dari anggaran sebesar itu juga dimanfaatkan untuk mengangkat 3.000 tenaga honorer Penyuluh Lapang KB (PLKB) dalam menggencarkan promosi tentang KB hingga ke pedesaan.

Sedangkan besar kecilnya anggaran pembangunan BKKBN melalui bantuan Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk masing-masing daerah berhubungan dengan potensi daerah itu sendiri.

"Besaran alokasi anggaran DAK untuk Riau masih ditentukan dengan viskal Riau, sehingga daerah ini tidak memperoleh DAK karena dianggap sebagai Provinsi yang kaya dengan sumber daya alamnya," katanya.

Oleh karena itu, katanya lagi, Wakil Pemerintah Provinsi Riau perlu meninjau kembali struktur anggaran APBDnya khususnya mendukung program BKKBN di daerah ini.

Ikuti Whatsapp Channel Republika