REPUBLIKA.CO.ID, NEW YORK -- Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) mengatakan, Suriah telah menjadi eksportir terbesar dalam hal pengungsi. PBB pun mendesak dunia internasional untuk meningkatkan dukungannya pada negara-negara yang terkena dampak eksodus Suriah.
Kepada Majelis Umum PBB, Sekjen PBB Ban Ki-moon menyatakan, akan melakukan segalanya untuk mendapatkan bantuan bagi jutaan orang yang membutuhkan.
"Persediaan akan dikirim ke daerah-daerah yang sulit terjangkau, dan kota-kota yang dikepung. Yang kita butuhkan adalah jaminan pendistribusian bantuan kemanusiaan yang aman," kata Ban seperti dilansir Al Arabiya.
Menurut data PBB, sekitar 9,3 juta penduduk Suriah membutuhkan bantuan. Sebanyak 2,4 juta penduduk bahkan telah meninggalkan negara mereka.
Komisaris Tinggi PBB untuk Pengungsi Antonio Gutters mengatakan, lima tahun lalu Suriah merupakan tuan rumah bagi para pengungsi, terbesar kedua di dunia. Namun saat ini Suriah menggantikan Afghanistan sebagai populasi pengungsi terbesar di seluruh dunia.
"Saya sedih melihat bangsa ini, selama beberapa dekade menyambut pengungsi dari negara lain, kini harus merasakan pengasingan itu sendiri," kata Guterres.
Ia membuat pernyataan tersebut saat sesi resmi di New York, Selasa (25/2). Ini dilakukan atas permintaan Arab Saudi yang ingin membahas masalah HAM dan pengungsi.
Senada dengan Guterres, Duta Besar Arab Saudi untuk PBB Abdullah al-Mouallimi mengatakan, pemerintah Suriah secara berkesinambungan melakukan pelanggaran HAM. Ia mencatat, pemerintah di Damaskus tak menanggapi seruan untuk pembentukan pemerintah sementara demi mengakhiri konflik.
Al-Mouallimi mengatakan, pemerintah Suriah telah melakukan pembunuhan massal, penggunaan bom barel, dan membiarkan rakyatnya kelaparan. Ia mendesak PBB untuk segera melaksanakan resolusinya untuk Suriah.
Sementara itu, perwakilan Suriah untuk PBB Bashar al-Jaafari mengatakan, Presiden Bashar al-Assad terbuka dengan segala macam inisiatif untuk mengakhiri krisis. Pemerintah pun dikatakan telah memfasilitasi akses kemanusiaan internasional ke negara itu.
Ikuti Whatsapp Channel Republika