REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) mengatakan, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI akan mengusir penghuni ilegal yang membeli rumah susun sewa (rusunawa) dari calo atau oknum tertentu.
Sebab, menurut Ahok, rusunawa yang dibangun Pemprov DKI diprioritaskan bagi warga yang terkena relokasi. Bukan justru untuk dijual kepada orang yang mampu membeli rumah. “Kita bakal razia rusun. Kita usir-usir itu yang ilegal,” kata mantan bupati Belitung Timur ini di Jakarta, Kamis (27/2).
Kepala Dinas Perumahan dan Gedung Pemda DKI Jakarta Yonathan Pasodung mengungkapkan, ada 115 unit rusunawa milik Pemprov DKI Jakarta diperjualbelikan oknum. Ia berkata bahwa 115 unit rusunawa yang diperjualbelikan tersebar di beberapa lokasi. Di Rusunawa Marunda ada 17 unit, di Pinus Elok 45 unit, di Cakung Barat 44 unit, dan lima unit di Pulogebang.
Yonathan menyatakan pihaknya sudah mengantongi nama-nama oknum yang bermain dalam praktik kotor tersebut. Ia berkata, Pemprov DKI akan melaporkan nama-nama itu ke pihak berwajib. “Kita sudah pegang datanya. Ini mau kita lapor ke polisi. Kita lihat saja nanti pidana atau perdata,” ujarnya di Balai Kota, Jakarta, Kamis (27/2).
Sayangnya, Yonathan enggan mengungkapkan identitas oknum-oknum tersebut. Apakah benar berasal dari internal Dinas Perumahan atau tidak. Ia mengaku, hingga kini pihaknya masih terus melakukan penelusuran untuk mengungkap praktik kotor lain yang mungkin terjadi di rusun.
Di Rusunawa Komarudin, Cakung, Jakarta Timur, sebanyak 15 kepala keluarga (KK) masih telantar. Ke-15 KK itu merupakan warga yang direlokasi dari Kebon Kosong dan Sunter Agung. Tiga dari 15 KK memilih bertahan di Rusunawa Komarudin dengan tinggal di pelataran rusun. Sedangkan, 12 KK memilih mengungsi ke rumah keluarga mereka.
Oni (30 tahun), warga Sunter, memilih bertahan meski belum mendapatkan tempat. Namun, ia mengaku kecewa lantaran keluarganya sampai telantar. “Hanya gara-gara telat,kok kami ditelantarkan seperti ini,” ujar ibu rumah tangga itu mengaduh.
Keluhan serupa disampaikan warga Sunter lainnya, Rohilah (32). Ia dan keluarganya mengaku sudah sepekan tidur di pelataran Rusunawa Komarudin. Rohilah mengaku kecewa dengan keterlambatan penyerahan data mereka ke pihak pengelola. “Saya sangat sedih dan kecewa diperlakukan seperti ini,” kata Rohilah.
Cici (30), pengurus Rusunawa Komarudin, menjelaskan bahwa 15 KK itu belum mendapatkan tempat lantaran mereka emoh digusur. Mereka, kata Cici, baru menyerahkan data saat rumah sudah hancur. “Itu akibat mereka sendiri yang membangkang dan telat menyerahkan data,” ujar Cici.
Selain itu, lapangan basket di Blok A dan Blok B Rusunawa Komarudin terlihat tidak terurus. Salah satu tiang basket tidak berpapan. Bahkan, dua ring basketnya pun hilang. Lapangan juga digenangi air. Jalan coran menuju halaman dua blok itu berlubang. Genangan lain juga terlihat di rusun Blok C, belakang Blok E, dan bagian depan serta belakang Blok F. Saluran air terlihat tersendat.
Di selasar Blok E, tanahnya berlumpur. Cat yang melapisi tembok rusun sebagian besar terkelupas dan memudar. Badan-badan tembok kotor dengan berbagai warna-warni coretan cat semprot. Sedangkan tembok bangunan, beberapa terlihat retak, dan di beberapa sela sudut bangunan tumbuh lumut. “Ya, begitulah pemandangan yang ada di sini, sangat tak terawat,” kata Rastono (41), warga Sentiong yang menjadi penghuni Rusunawa Komarudin.
Penghuni Rusunawa Marunda, Jakarta Utara, yang tidak mau disebutkan namanya kepada ROL mengungkapkan, lebih dari 200 hunian di rusunawa tersebut disewakan. Penyewa adalah orang-orang yang secara administrasi tidak diperbolehkan. Contohnya, ratusan mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran (STIP). “Praktik ilegal menyewakan hunian rumah susun tidak lagi hanya satu atau dua hunian yang menjadi 'objekan' oknum tak bertanggung jawab. Tapi, kini ratusan hunian dialihsewakan secara bebas,” katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika