REPUBLIKA.CO.ID, VILNIUS -- Presiden Dewan Keamanan PBB asal Lithuania, Jumat (28/2) mengatakan akan meminta badan PBB itu menangani ketegangan meningkat di Krim, semenanjung Ukraina, yang banyak dihuni penduduk berbahasa Rusia.
Pemerintah baru di Kiev, yang pro-Barat, menjamin keutuhan wilayahnya setelah menuduh Rusia melancarkan "invasi bersenjata" di Krim pada Jumat, saat kelompok bersenjata pro-Moskow menguasai bandar udara utama semenanjung itu.
"Saya memerintahkan missi kami (di PBB) untuk melakukan segala mungkin tindakan untuk menjamin bahwa situasi keamanan di Ukraina akan masuk dalam agenda Dewan Keamanan PBB," kata Menteri Luar Negeri Lithuania Linas Linkevicius kepada wartawan di Vilnius.
Menteri itu mengakui tindakan itu dapat hambatan berat karena akan memerlukan dukungan dari anggota-anggota tetap Dewan Keamanan PBB yang memiliki hak veto termasuk Rusia. Lithuania Januari memulai masa jabatan dua tahun di Dewan Keamanan PBB dan memangku jabatan ketuanya yang bergilir untuk Februari.
"Yang terjadi di Krim tampaknya seperti agresi militer dan pendudukan atas daerah itu," kata Linkevicius, dan menambahkan ia telah memanggil duta besar Rusia untuk Vilnius untuk menjelaskan sikap negaranya mengenai kejadian-kejadian di sana.
Ia mendesak perundingan-perundingan langsung antara Ukraina dan Rusia mengenai situasi di Krim Kamis setelah melakukan perundingan di Kiev dengan perdana menteri baru Ukraina dan presiden sementara negara itu.
Republik pertama yang memisahkan diri dari Uni Sovyet tahun 1990, Lituania mengalami hubungan yang goyah dengan Moskow dan mengecam tindakan militer Rusia. Dalam satu tugasnya sebagai presiden Uni Eropa tahun lalu, Lithiania memainkan satu peran penting dalam usuha-usaha untuk menandatangani satu perjanjian asosiiasi dengan Ukraina.
Presiden yang disingkirkan Viktor Yanukovych menolak perjanjian itu dalam KTT di Vilnius November dan memilih perjanjian bantuan dengan Rusia, yang memicu tiga bulan protes yang akhirnya menyebabkan ia disingkirkan akhir pekan lalu.
Ikuti Whatsapp Channel Republika