REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA--Sosiolog Universitas Nasional (Unas) Nia Elvina, M.Si menyatakan bahwa demokrasi Pancasila merupakan basis moral dan politik bangsa Indonesia.
"Sebenarnya para pendiri bangsa ini sudah mengingatkan kita untuk benar-benar mengimplementasikan demokrasi Pancasila. Mereka tidak segan-segan menyatakan bahwa Pancasila itu bukan jalan kiri atau kanan, melainkan jalan lurus yang dirahmati oleh Allah Yang Maha Esa," katanya di Jakarta, Sabtu.
Memberikan ulasan mengenai fenomena kepemimpinan patron-klien yang sangat kental di negara ini, ia menegaskan bahwa dalam Demokrasi Pancasila terkandung demokrasi ekonomi.
"Demokrasi ekonomi itulah yang dapat menekan dan mengeliminasi kapitalis atau para manusia yang tamak ini untuk berkembang di negara kita," katanya.
Menurut dia, salah satu keperihatinan dan kekhawatiran terbesar oleh ilmuwan sosial yang disegani dunia, Piotr Sztompka atas perubahan sosial yang terjadi di dunia sekarang, utamanya dalam era globalisasi adalah makin berjayanya kapitalisme.
"Sehingga menyebabkan semakin tajamnnya kesenjangan ekonomi, sosial dan politik antara negara maju dan belum maju serta semakin meluasnya masalah ekologi," kata anggota Kelompok Studi Perdesaan Universitas Indonesia (UI) itu.
Ia mengatakan bahwa Sztompka menengarai penyebab utama berjayanya kapitalisme ini adalah kemampuan mereka bisa masuk dan menguasai ranah politik di hampir semua negara.
Sehingga, katanya, kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh seorang kepala sebuah negara harus berpihak pada kepentingan mereka untuk meraup untung sebanyak-banyaknya dan membuat industri baru atau memperluas jaringan pemasaran mereka.
"Artinya, dengan kata lain hampir di semua negara di dunia presiden telah menjadi klien (pengabdi) mereka," katanya.
Nia Elvina menyatakan para kapitalis atau manusia-manusia tamak itu telah menjadi patron (pemimpin) sebenarnya.Dalam konteks menjelang pesta demokrasi yang sebentar lagi akan dilaksanakan, kata dia, rakyat Indonesia harus segera menyadari akan fenomena dunia ini, tidak terkecuali di Tanah Air.
"Kita lihat para kapitalis ikut berkompetisi untuk membiayai dana sosialisasi, pencitraaan para kandidat Capres mereka," katanya.
Para kapitalis itu, katanya, sangat rasionalistik dan mendewakan uang/profit.Mereka sangat paham akan kondisi psikologis rakyat Indonesia, yang tingkat pendidikannya masih minim, belum bisa menganalisis dengan baik, sedangkan para intelektualnya masih bisa disandera dengan uang, sehingga sangat mudah melakukan proses pencitraan," kata Sekretaris Program Sosiologi Unas itu.
Karena itu, kata dia, jika rakyat Indonesia tidak menyadari akan hal ini, maka keprihatinan Sztompka juga akan semakin tinggi terjadi di negara ini.
"Sehingga adil dan makmur hanya sebatas cita-cita luhur bangsa dan takkan pernah terealisasi," demikian Nia Elvina.
Ikuti Whatsapp Channel Republika