REPUBLIKA.CO.ID, BANGKOK -- Thailand kembali menggelar pemilihan umum di lima provinsi di negara itu. Pemilu berjalan lancar. Meski tembakan dan sedikitnya dua ledakan telah meningkatkan ketegangan di Bangkok sejak pemilihan pertama digelar.
Awal bulan lalu, lima provinsi di Thailand urung melaksanakan pemilu. Ini karena pengunjuk rasa anti-pemerintah mengganggu jalannya jajak pendapat.
Selama ini para pengunjuk rasa berusaha menggulingkan PM Yingluck Shinawatra dari jabatannya. Komisi pemilihan mengatakan, pemungutan suara pertama digelar pada 2 Februari 2014. Pemilu diselenggarakan di 18 persen daerah pemilihan.
Pemilu lanjutan rencananya akan digelar bulan April di provinsi lain. Namun ditangguhkan karena menununggu keputusan peradilan. Sekjen komisi Pemilihan Puchong Nutrawong mengatakan, pemungutan suara telah berlangsung damai.
Sekitar 20 pengunjuk rasa meniup peluit di sebuah tempat pemungutan suara di Provinsi Petchburi. Tapi mereka tak melakukan apa pun untuk memblokir pemilu. "Mereka datang untuk mengelar protes secara simbolis dan mereka telah pergi. Secara umum, jajak pendapat yang berjalan lancar," katanya.
Sementara itu, dilansir dari The Bangkok Post, pemimpin protes Suthep Thaugsuban mengucapkan selamat tinggal pada pengunjuk rasa di jalan-jalan ibu kota, Sabtu (1/3). Ia mengaku bersiap mengkonsolidasikan kampanye anti-pemerintah di Lumpini Park.
Dalam pidatonya, Suthep mengatakan orang-orang di Bangkok butuh istirahat. Karenanya, aksi di Bangkok dihentikan sementara. Meski pun ia mendorong aksi baru untuk menggulingkan pemimpin sementara yang keras kepala. "Jika ini adalah negara lain di dunia, kami akan menang sekarang," katanya.
Sementara itu, jumlah demonstran semakin menyusut di tengah serangan terhadap berbagai kamp dengan granat dan senjata. Tiga orang tewas dalam sebuah ledakan di daerah perbelanjaan yang sibuk pekan lalu. Sekitar 20 orang dinyatakan tewas sejak protes meletus 30 November silam.
Anggota Komisi Pemilihan Somchai Srisuthiyakorn tengah mencoba menjembatani pembicaraan damai antara pemerintah dan Komite Reformasi Rakyat Demokratis (PDRC). Somchai memperingatkan pemerintah agar tak menggagalkan tahap itu.
"Saya pikir ada kesempatan sekarang bahwa pembicaraan akan berhasil...Tapi jika pemerintah sementara menilai langkah PDRC menunjukkan gerakan melemah, maka akan membuat kesalahan besar yang bisa menggagalkan proses pembicaraan."
Ikuti Whatsapp Channel Republika