REPUBLIKA.CO.ID, MOSKOW — Perdana Menteri Rusia, Dmitry Medvedev mengatakan para pemimpin baru di Ukraina telah merebut kekuasaan secara ilegal. Ia pun meramalkan pemerintahan mereka akan berakhir dengan ‘revolusi’ dan pertumpahan darah baru.

“Segala bentuk perebutan kekuasaan (yang tidak sah) adalah pelanggaran hukum. Pemerintahan semacam itu tidak akan pernah stabil dan bakal berakhir dalam sebuah revolusi baru. Pertumpahan darah baru,” tulis Medvedev di laman Facebook miliknya, Ahad (2/3) kemarin, seperti dikutip dari Reuters.

Ungkapan Medvedev kali ini merupakan bagian dari serangkaian pernyataan Rusia yang menyerang legitimasi pemerintah baru Ukraina yang pro-Barat. Pemerintahan tersebut yang terbentuk sejak Presiden terguling Ukraina, Viktor Yanukovich, melarikan diri dari Kiev lebih dari sepekan yang lalu.

Medvedev menambahkan, Rusia membutuhkan Ukraina sebagai mitra yang kuat dan stabil, di samping rekan yang dapat diprediksi dan berkembang secara ekonomi. “Bukan hubungan buruk dalam situasi tanpa kepastian,” imbuhnya.

Sebelumnya, Rusia berjanji membeli obligasi euro Ukraina sebesar 15 miliar dolar AS. Pihak-pihak Barat melihat rencana tersebut sebagai imbalan atas pembalikan kebijakan Yanukovich, yang awalnya akan membuat kesepakatan ekonomi dengan Uni Eropa, malah berbalik kepada Moskow.

Namun, realisasi rencana Yanukovich dengan Rusia tersebut terpaksa ditangguhkan lantaran iklim politik Ukraina yang tidak menentu.

Ikuti Whatsapp Channel Republika