REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Kepala Dinas Kesehatan DKI Jakarta Dien Emmawati mengatakan, puluhan rumah sakit (RS) swasta di Ibu Kota belum mengikuti program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang diselenggarakan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS).

Dien mengungkapkan, dari 152 RS swasta di Jakarta, hanya 81 RS yang sudah mengikuti program BPJS. Sementara, 71 RS lainnya menolak bergabung dalam program pemerintah pusat tersebut. “Alasan mereka karena tidak cocok dengan sistem pembayaran Indonesian Case Based Groups (INA CBGs) yang diterapkan di BPJS,” ujar dia di Balai Kota, Jakarta, Senin (3/3).

Meski masih banyak RS swasta yang menolak ikut BPJS, Dien memastikan pelayanan kesehatan bagi masyarakat tetap tak terganggu. Sebab, 340 puskesmas serta 88 klinik kesehatan masih menerima pasien BPJS. Jumlah itu, menurut Dien, masih sanggup melayani seluruh warga Jakarta.

Dikatakan Dien, Jakarta adalah provinsi dengan jumlah tempat layanan kesehatan terbanyak yang telah ikut dalam program BPJS. Ia berkata, ke depannya, tugas pemerintah adalah melakukan upaya preventif agar tidak semua warga harus ke RS. Sehingga, pelayanan di puskesmas sebagai layanan kesehatan primer masyarakat harus diperkuat. “Kalau di luar negeri, rumah sakit sepi karena upaya preventifnya jalan. Itu yang akan kita galakkan,” ujar Dien.

Ikuti Whatsapp Channel Republika