REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo mengatakan penyelenggaraan seleksi dan promosi jabatan terbuka atau lelang jabatan merupakan upaya memperbaiki sistem birokrasi di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI.
"Selama ini, kami terus berupaya memperbaiki seluruh sistem yang ada di DKI, termasuk sistem birokrasi yang diwujudkan melalui pelaksanaan lelang jabatan," kata Jokowi usai penandatanganan komitmen pengendalian gratifikasi bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Balai Kota, Jakarta Pusat, Selasa (4/3).
Menurut dia, sampai dengan saat ini, seluruh sistem yang ada di DKI masih berada dalam tahap perbaikan, sehingga seleksi terhadap pejabat atau pun pegawai masih terus dilakukan.
"Kalau diperbaiki dan dibenahi secara terus-menerus, saya percaya sistem yang ada di DKI dapat menjadi lebih baik, begitu pula dengan pelaksanaan pembangunannya," ujar Jokowi.
Selain lelang jabatan, dia menyatakan perbaikan sistem juga dilakukan melalui penerapan sistem elektronik melalui internet (online) yang dimulai dari pajak online, penganggaran elektronik (e-budgeting), katalog elektronik (e-katalog) dan lain-lain.