REPUBLIKA.CO.ID, WASHINGTON -- Senat dan Komisi Hubungan Luar Negeri di Kongres Amerika Serikat (AS) telah bekerja keras dalam 48 jam terakhir untuk menyusun Rancangan Undang Undang (RUU) yang menopang perekonomian Ukraina.

Namun, Partai Republik mendorong aturan tersebut menjadi Undang-Undang (UU) yang di dalamnya ada klausul yang akan memaksa legislasi Presiden Barack Obama untuk mengarahkan sanksi terhadap pejabat senior Rusia yang dekat dengan Presiden Vladimir Putin.

Gedung Putih mendorong Kongres untuk segera meloloskan peraturan yang mengotorisasi paket bantuan yang terdiri dari satu miliar dolar AS sebagai jaminan pinjaman. Ini sudah diumumkan oleh Menteri Luar Negeri AS, John Kerry di Kiev pada Selasa kemarin.

"Jika Rusia tidak mengubah arah kebijakannya, kami akan mengisolasi hubungan diplomatik, politik, dan ekonomi dengan Rusia," ujar Kerry, dilansir dari the Guardian, Rabu (5/3).

Para pejabat pemerintah cemas dengan perkembangan tersebut dan tertarik untuk memastikan Obama mempertahankan sanksinya dan menerapkan itu segera. Obama direncanakan untuk memberlakukan larangan visa, juga pembekuan aset bagi tokoh-tokoh Rusia yang bertanggung jawab atas invasi di Rusia.

Adam Kinziger, anggota Kongres Partai Republik mengatakan bahwa sanksi terhadap Rusia harusnya tidak hanya mencakup pembatasan visa dan pembekuan aset, melainkan juga lebih jauh lagi, termasuk membatalkan rencana ekspor energi dari Moskow ke AS. Dia melihat sejauh ini Obama sebagai pimpinan eksekutif belum melakukan sesuatu yang cukup tegas dan cukup tangguh.

Ikuti Whatsapp Channel Republika