REPUBLIKA.CO.ID,  BANDUNG -- Berdasarkan dokumen yang ada di Kementrian Lingkungan Hidup RI, Indeks kualitas lingkungan hidup (IKLH) Jawa Barat pada 2012 masuk rangking 27 dari 30 provinsi yang diteliti.

Bahkan, Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Jabar mencatat, fakta lapangan krisis ekologi seperti alih fungsi, pencemaran udara dan air semakin memperihatinkan.

''Selama lima tahun ke belakang, partai politik dan anggota legislatif di tingkat pusat dan daerah tidak signifikan berkontribusi dalam memperbaiki kebijakan politik yang pro lingkungan hidup,'' ujar Deputi Direktur Walhi Jabar, Dedi Kurniawan, kepada wartawan, Jumat (7/3).

Sengketa ruang dan lingkungan hidup serta bencana lingkungan hidup pun sekarang semakin memprihatinkan. Dampaknya, bisa berimbas pada kualitas kehidupan masyarakat dan berujung malapetaka kematian.

Dedi menilai, kinerja parlemen dalam menjalankan fungsi legislasi, budjeting dan pengawasan tidak dijalankan dalam kerangka mendorong agenda kebijakan untuk memulihkan krisis dan bencana ekologi di Jabar yang semakin meluas. ''Menyikapi hal ini, kami merasa penting membangun konsolidasi masyarakat sipil dengan melibatkan jaringan masyarakat sipil, seniman, budayawan dan lain-lain,'' katanya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika