REPUBLIKA.CO.ID, NEW YORK -- Amerika Serikat (AS) pada Kamis (6/3) mendesak Moskow membantu pemantau asing memasuki Krim, sementara bersama sekutunya mengecam penentuan pendapat rakyat bagi semenanjung semi-otonomi itu melepaskan diri dari Ukraina.
Dalam sidang darurat empat mengenai kemelut Ukraina kurang dari sepekan, Dewan Keamanan PBB kembali secara jelas terbelah, dengan negara Barat mengecam keputusan tidak sah parlemen Krim dalam mengambil keputusan pemisahan diri dari Ukraina melalui penentuan pendapat pada 16 Maret.
"Kami mmenyerukan Rusia mengizinkan para pemantau PBB dan OSCE (Organisasi bagi Keamanan dan Kerja Sama di Eropa) memasuki seluruh Ukraina, termasuk Krimea, untuk menjamin hak-hak seluruh rakyat Ukraina dihormati, termasuk etnik Rusia," kata utusan AS Samantha Power kepada wartawan.
"Rusia harus menyerukan kepada pihak berwenang Krimea dan menggunakan wewenang mereka sendiri untuk menjamin keamnan dan akses bagi para pemantau internasional," katanya setelah sidang tertutup dua jam dewan itu. Para pria bersenjata sebelumnya melarang satu tim 40 pemantau militer dari 21 anggota OSCE yang berjumlah 57 orang memasuki Krimea, yang dikuasai pasukan Rusia sejak 28 Februari.
Di tengah-tengah ketegangan di negara bekas Sovyet itu Power mengatakan referendum yang diusulkan itu melanggar konstitusi Ukraina. "Referendum itu tidak sah dan ilegal. Kami tidak akan mengakui hasil-hasil referendum ini," tambahnya.
Krisis keamanan terburuk d Eropa dalam era pasca Perang Dingin itu meningkat ketika para anggota parlemen di Semenanjung Laut Hitam yang berpenduduk sekitar dua jiwa sebagian besar berbicara dalam bahasa Rusia itu akan menyelenggarakan referendum untuk bergabung dengan pemerintah Kremlin.
Wilayah itu adalah tempat tinggal para personil angkatan laut tsar sejak abad ke-18 dan dimasukkan dalam daerah Ukraina pada saat kekuasaan Sovyet sebagai 'kado' di tahun 1954.
Dubes Inggris untuk PBB Mark Lyall Grant, setuju dengan negara Barat bahwa referendum itu tidak sah. Grant mengatakan Dewan Keamanan tidak mungkin menyetujui satu resolusi dalam beberapa hari ke depan, kendatipun kelompok itu akan segera bersidang kembali.
Rusia dapat menghambat setiap pernyataan dewan karea memiliki hak veto sebagai anggota tetap Dewan Keamanan PBB. Kendatipun menekankan bahwa Moskow hanya satu peninjau dalam debat dewan itu, utusan Rusia Vitaly Churkin mengatakan negaranya akan menegaskan sikapnya.
Ia menolak pernyataan-pernyataan bahwa para pria bersenjata yang mengancam utusan khsus PBB Robert Serry Rabu (5/3), memaksa dia menghentikan kunjungan singkatnya ke Krimea, adalah warga Rusia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika