REPUBLIKA.CO.ID, KUPANG-- Pengamat politik dari Universitas Muhammadiyah Kupang Dr Ahmad Atang berpendapat tidak sulit mencegah penggelembungan perolehan suara hasil pemilu di tingkat panitia pemungutan suara.
Hal yang paling penting adalah para penyelenggara dan partai politik peserta pemilu menyepakati agar sistem penulisan perolehan suara di tempat pemungutan suara (TPS) dilakukan dengan menggunakan kalimat dan bukan angka seperti yang digunakan pada pemilu-pemilu sebelumnya, kata Ahmad Atang di Kupang, Jumat.
Dia mengemukakan hal itu menjawab pertanyaan seputar kegelisahan partai politik peserta Pemilu 2014 terhadap potensi penggelembungan suara di TPS-TPS dan solusi untuk mencegahnya. Menurut dia, penulisan hasil penghitungan perolehan suara di TPS dengan menggunakan kalimat sangat efektif untuk mencegah penggelembungan suara pada proses penghitungan suara lanjutan pada semua tingkatan penyelenggara pemilu.
Dia mengatakan, persoalan kecurangan dalam pemilu selalu menjadi momok yang menakutkan terutama bagi partai politik yang minum sumber daya. Namun, dengan metode penulisan perolehan suara calon atau partai politik menggunakan kalimat akan menyulitkan petugas penyelenggara untuk melakukan kecurangan, katanya.
Perolehan suara parpol "A" sebanyak 25.000 misalnya. Angka ini mudah dicurangi karena para petugas cukup menghapus tiga nol, jumlah suara yang diraih tinggal 25 suara. Tetapi, jika penulisannya menggunakan kalimat yakni perolehan suara parpol "A" sebanyak "dua puluh lima rabu", akan sulit bagi siapapun untuk melakukan kecurangan, katanya.
"Jadi sekarang tinggal disepakati. Kalau semua sepakat untuk menjadikan pemilu ini benar-benar bersih, jujur dan adil, sistem penulisan hasil perolehan suara harus menggunakan kalimat. Pola ini saya yakin dapat menekan angka kecurangan, katanya.
Jika tidak, keinginan seluruh rakyat bangsa ini untuk menjadikan pemilu sebagai sebuah pesta demokrasi yang adil dan jujur dan bersih dari kecurangan, hanya akan menjadi angan-angan yang sulit diwujudkan, katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika