REPUBLIKA.CO.ID, BOGOTA-- Kolombia menggelar pemilihan umum (Pemilu) Kongres pada Ahad (9/3). Pemilu ini akan menangani legislasi untuk pemilihan presiden, dan memainkan peran bersejarah dalam membuat undang-undang untuk mengakhiri konflik lima dekade dengan Angkatan Bersenjata Revolusioner Kolombia (FARC).
"Pemilu ini berbeda dan terpisah. Ini adalah pemilihan kongres paling penting dalam 50 tahun," kata kandidat Senat Juan Manuel Galan. "Kongres tidak hanya menerima mandat dari rakyat, tetapi mandat perdamaian."
Pemilihan Kongres akan memperebutkan 168 kursi di majelis rendah dan 102 kursi di Senat. Salah satu kursi Senat tengah diincar oleh Alvaro Uribe dari kelompok sayap kanan Santos. Ia selama ini mengecam keras pemerintah yang dianggapnya lemah menghadapi FARC.
Uribe diharapkan dapat memenangkan kursi Senat dengan mudah. Uribe dianggap dapat meningkatkan suhu dalam kongres, karena ia mungkin akan berusaha memblokir undang-undang yang dapat memungkinkan pemberontak FARC memasuki sistem tanpa menjalani hukuman yang cukup.
Pembicaraan damai rahasia telah mencapai kesepakatan parsial akhir tahun lalu. Kesepakatan memberikan kesempatan FARC berpartisipasi dalam politik. Ini merupakan item paling kontroversial dalam lima poin agenda kesepakatan.
Selama ini Uribe dan pendukungnya menuduh Santos terlalu lembut pada pemberontak. Namun, Santos membantah FARC akan mendapatkan akses kebebasan tanpa hukuman.Pemungutan suara kongres Ahad ini, disebut-sebut untuk mengkonsolidasikan terpilihnya Presiden Juan Manuel Santos di masa jabatan keduanya.
Rencananya Santos akan kembali mengikuti pemilihan presiden pada 25 Mei mendatang. Hal ini memungkinkannya melanjutkan pembicaraan dengan FARC, untuk mengakhiri perang dan mengubah wajah politik Kolombia.Santos selama ini memiliki dukungan solid dari 80 persen anggota parlemen. Termasuk diantaranya partai Konservatif, Liberal, Partai Hijau, Radikal Perubahan, dan Partai Uribe.
Sekitar 32 juta warga Kolombia dinyatakan berhak untuk mengikuti pemilihan kongres. Namun, pemilu kongres biasanya memiliki tingkat abstain sangat tinggi. Untuk mengamankan pemilu, pemerintah mengatakan akan mengerahkan 260 ribu angkatan bersenjatanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika