REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- Pakar Ilmu Politik dan Pemerintahan dari Universitas Katolik Parahyangan Bandung Asep Warlan Yusuf menilai Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Jabar Tahun Anggaran 2013 bisa menjadi alat bagi sejumlah anggota dewan untuk melancarkan serangan politik kepada Ahmad Heryawan (Aher).
"Jadi momentum penyampaian LKPJ Gubernur Jabar yang tak berselang lama dengan pelaksanaan Pileg 2014 menjadi peluang bagi oknum anggota DPRD untuk meraup keuntungan pribadinya," kata Asep Warlan Yusuf ketika dihubungi melalui telepon, Ahad (9/3).
Menurut dia, para anggota dewan, khususnya yang akan kembali maju sebagai calon anggota legislatif periode 2014-2019 tentunya membutuhkan 'amunisi' untuk pencalonannya.
"Sejumlah caleg incumbent yang baik akan menempuh cara-cara baik untuk memperoleh amunisi tersebut, tapi tidak sedikit juga caleg incumbent yang menggunakan cara-cara kurang baik, salah satunya memanfaatkan persoalan dalam LKPJ sebagai daya tawar untuk kepentingan pribadinya," kata dia.
Ia mengatakan, sikap kritis yang ditunjukan oknum caleg incumbent tersebut dinilainya menyesatkan, sehingga caleg tersebut dinilainya tidak layak kembali duduk sebagai anggota dewan itu.
"Ya karena itu tadi, mereka butuh amunisi, apalagi Pileg 2014 tinggal di depan mata. Momentum ini memang jadi peluang bagi mereka yang menggunakan cara-cara kurang baik," ujar dia.
Ia tidak menampik jika LKPJ Gubernur Jabar 2013 akan menjadi bulan-bulanan politik manakala disampaikan menjelang Pileg 2014, mulai hanya sekedar cari muka hingga tuntutan yang sifatnya pragmatis.
"Kalau masih dalam koridor upaya perbaikan kinerja OPD serta demi kepentingan masyarakat, LKPj sah-sah saja dijadikan bulan-bulanan politik, n akan menyesatkan jika LKPJ tersebut diselipi motif politik pragmatis yang sifatnya sesaat," kata dia.
Sikap kritis, menurut dia,memang harus ditonjolkan oleh setiap anggota DPRD Jawa Barat, namun jika sudah diselipi pragmatisme, itu disebut kriminal politik atau dengan kata lain pemerasan.
Sebelumnya, Gubernur Jabar Ahmad Heryawan menanggapi santai berbagai kritikan anggota DPRD Jabar yang mengkritisi LKPJ-nya.
Selain itu, Heryawan juga tidak keberatan jika OPD dan BUMD Jawa Barat dievaluasi secara mendalam oleh anggota DPRD yang tergabung dalam Pansus LKPJ sepanjang untuk kepentingan perbaikan kualitas.
"Jika yang diutarakan seperti itu wajar saja, dewan kerjanya seperti itu. Katanya serba kurang, kurang terbuka, kurang apa. Ya kita transparan, seterbuka mungkin," kata dia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika