REPUBLIKA.CO.ID, KARAWANG -- Pembangunan Pelabuhan Cilamaya, Karawang, Jawa Barat, hingga kini masih belum ada kejelasan. Meskipun, sempat santer beredar kabar pembangunan tersebut akan dibiayai oleh swasta. Dengan kata lain, pemerintah pusat tidak akan keluarkan anggaran untuk membiayai pembangunan tersebut.

Kepala Bappeda Karawang, Samsuri, mengaku, sampai saat ini pihaknya belum mengetahui soal rencana pembangunan tersebut. Termasuk, soal sumber pembiayaannya. Akan tetapi, karena pelabuhan itu ada di wilayah Karawang, maka pemkab ingin dilibatkan dalam pengelolaanya.

"Kami tidak ingin pengelolaan pelabuhan ini, diambil alih semua oleh swasta," ujar Samsuri, Senin (11/3).

Meski demikian, lanjut Samsuri, sampai saat ini pembangunan pelabuhan tersebut belum ada kejelasan. Namun yang jelas, swasta terus mendorong pemerintah RI supaya pembangunan Pelabuhan Cilamaya ini segera terealisasi. Mengingat, kepentingan swasta terhadap pelabuhan ini sangat besar.

Sebelumnya, Menteri Perindustrian M Hidayat pernah menyatakan, pembangunan Pelabuhan Cilamaya, Karawang, semuanya akan dibiayai oleh swasta. Jadi pemerintah tidak akan mengeluarkan anggaran untuk pembangunan infrastruktur tersebut.

Menanggapi hal itu, Samsuri mengaku, sampai saat ini baik pusat maupun provinsi belum ada koordinasi dengan daerah. Jangankan, membicarakan siapa yang akan membangun pelabuhan itu. Pembahasan untuk tahapan awalnya saja belum dilakukan.

"Yang kami dengar, baru sebatas kajian-kajian saja. Jadi, belum ada pembahasan yang lebih detil lagi. Kalau Pak Menteri bilang swasta yang akan membangun, itu baru keinginan beliau saja," ujarnya.

Sebelumnya, pemerintah akan membangun pelabuhan di Kecamatan Tempuran, Karawang. Pelabuhan tersebut, untuk menopang Pelabuhan Tanjung Priok yang sudah over capacity.

Ikuti Whatsapp Channel Republika