REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama menyatakan pihaknya tidak ingin menerima unit-unit armada bus Transjakarta yang rusak maupun berkarat.

"Saya tidak mau terima barang (bus) rusak. Sekarang memang kita butuh banyak bus, warga butuh itu. Tapi kalau adanya malah bus rusak, masa mau tetap diterima. Saya tidak terima bus bermasalah," kata Basuki di Balai Kota, Jakarta Pusat, Rabu (12/3).

Menurut pria yang akrab disapa Ahok itu, pihaknya tidak mau menanggung risiko yang akan ditimbulkan jika tetap memaksakan untuk menggunakan bus-bus yang rusak.

"Kalau kita paksakan pakai bus-bus rusak, tidak akan tahan lama. Mungkin hanya sampai beberapa bulan, lalu bus mulai bermasalah, mogok, terbakar dan lain-lain, dan warga bisa marah-marah," ujar Ahok.

Karena itu, Ahok meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) agar ikut membantu penyelidikan kasus bus Transjakarta yang berkarat dan rusak.

"Kita ingin KPK membedah kasus bus karatan itu. Kita mau supaya speknya itu dicek lagi, disesuaikan dengan anggaran yang dikeluarkan. Dengan begitu, kita bisa tahu apa benar terjadi mark up (penggelembungan) anggaran atau tidak," tutur Ahok.

Ahok mengungkapkan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta tidak akan memberikan bantuan hukum kepada pihak-pihak yang terlibat dalam kasus bus berkarat itu.

"Kita tidak akan memberikan bantuan hukum dalam bentuk ap apun. Untuk apa? Lagi pula, kalau memang nanti ketahuan dan terbukti, ya biarkan saja dihukum," ungkap Ahok.

Sebanyak lima unit bus Transjakarta articulated (gandeng) dan sepuluh unit Bus Kota Terintegrasi Busway (BKTB) ditemukan dalam keadaan berkarat. Diduga penyebabnya adalah penggunaan suku cadang bekas atau rekondisi.

Ikuti Whatsapp Channel Republika