REPUBLIKA.CO.ID,  JAKARTA -- Komisi IX DPR dari PKS, Indra, menyatakan pengawasan zat berbahaya membutuhkan dukungan dana yang maksimal. Pihaknya sering menemukan anggota BPOM di daerah - daerah mengeluhkan alokasi anggaran yang sangat minim. Pengawasan dan sosialisasi zat berbahaya akhirnya sulit dilakukan.

Dampak lainnya, zat berbahaya dalam makanan sangat mudah ditemukan. Bakso misalkan, dipastikan mengandung borak. Belum lagi zat formalin dan sejumlah zat berbahaya lainnya yang sengaja dicampurkan kedalam makanan agar lebih empuk dan tahan lama. "Banyak dan mudah ditemukan," imbuhnya.

Masyarakat sendiri, jelas Indra, belum tentu mengetahui zat tersebut berbahaya. Karena mudah ditemukan, masyarakat tidak mempermasalahkan zat itu. Akhirnya dikonsumsi saja untuk sehari - hari. "Ini sudah berbahaya, karena mindset mereka sudah seperti itu. Belum ada pemahaman akan bahaya zat tersebut," papar Indra.

Kalau ini dibiarkan, ungkapnya, maka masyarakat akan terus mengkonsumsi zat berbahaya. Dampaknya, kecerdasan dan daya tahan tubuh akan berkurang. Kalau ini sudah mewabah, jelasnya, maka akan banyak masyarakat terancam kehidupannya.

Indra menilai pemerintah belum serius memikirkan hal ini. Sebabnya, belum ada dukungan dana yang maksimal untuk pengawasan obat - obatan dan makanan. Pemerintah, jelas Indra, masih menganggap mereka yang mengkonsumsi itu hanya menderita pusing atau sakit perut.

"Padahal bisa jadi itu hanya permulaan, selanjutnya adalah ancaman yang lebih serius," imbuhnya.