REPUBLIKA.CO.ID, MANADO -- Dosen Hukum Pidana Universitas Indonesia, Gandjar Laksmana mengatakan, memberantas korupsi harus tebang pilih, bukan tebang habis.
"Kalau tebang habis, habis semua. Jangankan pegawai negeri atau pejabat, rakyat juga bisa kena," katanya usai sosialisasi pemberantasan anti korupsi di Huyula Kantor Gubernur Sulut, Selasa.
Tebang pilih menurut dia, tidak pilih kasih, namun komisi pemberantasan korupsi, kejaksaan dan kepolisian harus membangun prioritas, untuk kemudian dilihat mana yang akan ditebang lebih dulu.
"Jadi harus ada prioritas. Korupsi yang mudah dilakukan pembuktian adalah pengadaan barang dan jasa. Ada penggelembungan harga. Pegawai mengaku memasukkan kuitansi, stempel atau tanda tangan," katanya.
Dan untuk atas nama prioritas, dibuatlah penyadapan agar tidak mudah membantah, katanya.
Setelah itu, menurut dia, melangkah pada korupsi "grand desaign" yang melibatkan eksekutif dan legislatif terkait anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) dan anggaran pendapatan belanja negara (APBN) karena menyangkut kepentingan rakyat.
"Pengelolaan APBD dan APBN harus diawasi dari hulu ke hilir," ucapnya.
Dia mengatakan, apabila ada indikasi korupsi di Provinsi Sulut seharusnya disertai dengan laporan.
"Kalau memang ada, berikan laporannya," ucapnya.
Pada sosialisasi pencegahan anti korupsi di Manado, menghadirkan pimpinan KPK Busyro Muqoddas, forum koordinasi pimpinan daerah, kepala daerah kota dan kabupaten, serta jajaran terkait lainnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika