REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Terbatasnya penyertaan modal Bank DKI sempat mengganjal upaya Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) DKI Jakarta ini mensejajarkan diri dengan bank-bank lain di Tanah Air. Angin segar kemudian muncul dari Pemprov DKI Jakarta selaku pemilik saham terbesar bank ini yang kerkomitmen memajukan Bank DKI.
Kebijakan ini yang kemudian mendorong Bank DKI melakukan pembenahan dan ekspansi. "Selama satu dekade modal relatif terbatas, sebelum tahun 2011 hanya Rp 631 miiar, kalau melihat DKI Jakarta sebagai ibu kota jelas tidak memadai," ungkap Direktur Utama Bank DKI, Eko Budiwiyono, kepada ROL, Kamis (20/3).
Eko mengungkap melihat posisi ibu kota sebagai pasar Bank DKI jelas banyak potensi yang tidak bisa dimanfaatkan tanpa ada modal yang memadai.
"Ibu kota ini kan pusat kegiatan bisnis, banyak orang asing, perusahaan multi nasional. Ada juga UMKM, sehingga kita harus melayani berbagai segmen di DKI ini. Sesuai dengan harapan stakeholder, pak Jokowi meminta kita menjadi motor penggerak ekonomi DKI. jadi kita harus berperan di sini," ucap dia.
Menurut Eko, komitmen itu muncul karena secara bertahap Bank DKI terus memperbaiki kinerjanya. Pada tahun 2012 lalu, Bank DKI meraup untuk bersih mencapai Rp 351 miliar. Setahun kemudian meningkat jadi Rp 801 miliar rupiah jadi ada peningkatan 76 persen dari sebelum.
"Tahun 2014 ini kita melihat ada kecenderungan pelambatan ekonomi, tapi kita canangkan capai Rp 1 triliun," kata optimistis.
Selain itu, kata dia, pada tahun 2012, Bank DKI telah membayarkan deviden sebesar 150 miliar rupiah. Meningkat menjadi 180 miliar pada tahun 2013. Tahun ini kembali meningkat dengan capaian Rp 205 miliar.
"Tahun depan, diharapkan kita bisa membayarkan deviden mencapai Rp 260 miliar, ini adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD) terbesar di antara BUMD lain," kata dia.
Eko mengungkap dari capaian prestasi itu, kata dia, Pemprov DKI Jakarta telah menunjukan komitmennya untuk menambah modal. Pada tahun 2012 lalu, Bank DKI diberikan tambahan modal sebesar Rp 500 miliar, lalu tahun 2013 mencapai Rp 800 miliar.
"Tahun ini, tinggal menunggu persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Pemprov akan mencairkan modal 1 triliun rupiah," kata dia.
Dari penambahan modal ini, lanjutnya, akan dilakukan beragam pengembangan yang tercermin dalam lima pilar, yakni korporasi dan komersialisasi, retail dan UMKM, syariah dan treasury. Khusus Korporasi dan komersialisasi, Bank DKI menargetkan kedua sektor ini menjadi engine of profitabelity dan engine of growth.
"Segmen treasury juga diharapkan akan melengkapi layanan DKI sebagai bank modern," ucap dia.
Dari sisi infrastruktur, Bank DKI juga akan memperluas capaian cabang dan outlet, seperti Jabodetabek, dan luar Jabodetabek seperti Surabaya, Solo, Bandung dan Makassar, Pekan Baru, dan Palembang.
"Di Jabodetabek, kita ingin setiap sudut bisnis ada bank DKI. Jadi, akan banyak lagi membuka outlet di Jakarta, baik konvensional dan syariah," kata dia.
Dari segi bisnis, ungkapnya, Ban DKI akan memberikan perhatian yang lebih besar terhadap Unit Usaha Kecil dan Menengah (UMKM). Saat ini, sudah ada Divisi Mikro yang menangani itu. Selanjutnya, implementasinya akan dilakukan pembukaan gerai usaha mikro.
"Kalau di pasar-pasarr, ada home gerai usaha mikro bank DKI, maka kita akan membuka itu, Jawa Timur, Yogyakarta, Pekanbaru, dan Makassar sudah kita buka. Dan tentunya, kita perkuat itu dengan pembenahan teknologi untuk mencover kegiatan kita," ucapnya Eko yang didampingi sejumlah pejabat di jajaran Bank DKI.
Intinya, lanjut dia, pengembangan yang dilakukan akan membawa Bank DKI sebagai bank modern, sehingga semua kebutuhan nasabah terpenuhi. Seperti misal, dalam waktu dekat Bank DKI akan me-launching internet banking, mobile banking, dan tabungan bisnis.
Ikuti Whatsapp Channel Republika