REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Muliaman D Hadad menginginkan OJK mampu menjadi industri keuangan yang bersifat inklusif. Tujuannya agar akses masyarakat ke perbankan dapat terbuka.
Selama ini dia menganggap akses masyarakat ke perbankan masih sangat minim. Salah satu faktor adalah keberadaan agunan yang diterapkan bank.
"Ada yang pernah 'ngomong' ke saya bagimana akses mau mudah kalau bank mensyarakatkan agunan. Ini artinya agunan menutup akses," katanya dalam Seminar Nasional bertema Peran OJK dalam mendorong pertumbuhan perekonomian daerah yang diselenggarakan oleh Bening Institute bekerjasama dengan IKA UNDIP, di Hotel Crowne Plaza, Semarang, Kamis (20/3).
Karenanya, OJK memiliki program prioritas akan hal tersebut. Nantinya OJK akan berkomunikasi secara dekat kepada kepala daerah tingkat I, tingkat II untuk mencari model bisnis yang tepat di daerah tersebut.
"Kami sedang mencari bisnis model seperti apa, agar akses keuangan masyarakat terbuka. Tapi bukan kredit tanpa angsuran juga, karena itu tidak mendidik. Tapi kita cari yang mendidik dan mencerdaskan," ucapnya.
Ia mencontohkan yang dilakukan Bupati di Provinsi Sumatra Barat. Muliaman menceritakan Bupati tersebut memiliki program sertifikasi di daerahnya.
Uniknya, yang disertifikasi Bupati tersebut adalah segala harta benda yang dimiliki warganya. "Kalau punya kerbau keluarkan sertifikasi kerbau. Kalau punya televisi, sertifikasi televisi," jelasnya.
Yang membuat dia kagum adalah sertifikat tersebut dapat digunakan dan berlaku di lembaga keuangan mikro di Sumatera Barat. "Ini bisa dibawa ke Lumbung Putih Nagari. Sehingga akses tiba-tiba jadi
"Kehadiran OJK di daerah akan kita perkuat. Tentu saja nanti akan dominan OJK di daerah untuk edukasi," terbuka, itu karena inovasi," ungkapnya.
Kehadiran OJK di daerah, kata dia, akan diperkuat. "Tentu saja nanti akan dominan
Kehadiran OJK di daerah akan kita perkuat. Nanti akan dominan OJK di daerah untuk edukasi," terbuka, itu karena inovasi," ujar dia.
Menurutnya, edukasi masyarakat sangatlah penting. Edukasi tersebut diharapkan mampu melindungi masyarakat dari penipuan. Mengingat banyaknya investasi bodong yang selalu ditawarkan ke masyarakat.
"Biasanya ditipu investasi bodong. Ini kasian masyarakat. Masyarakat hanya mengacu iming-iming. Mereka diiming-imingi return 30 persen kemudian ikut program. Lalu uangnya dibawa kabur. Sehingga edukasi keuangan jadi penting," jelasnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika