REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), menegaskan pihaknya segera menerapkan parkir meter di sejumlah titik parkir on street (tepi jalan). Kendati dia belum memastikan kapan waktunya.

Parkir meter merupakan alat yang tersambung ke pusat data Unit Pelaksana Teknis (UPT) Parkir DKI Jakarta dengan menerapkan global positioning system (GPS) pada stiker yang ditempel di kendaraan. Maka pengendara sepeda motor cukup membayar biaya parkirnya di Bank, tidak pada juru parkir liar.

Menurut Ahok, sebelum Pemprov DKI Jakarta menelan kerugian lebih besar lagi akibat parkir liar, pihaknya akan secepatnya menerapkan sistem parkir meter. Sebab, retribusi parkir bisa mendongkrak Pendapatan Asli Daerah (PAD). Menurut dia selama ini, biang keladi parkir liar bukan preman tapi oknum dibelakangnya yang pengelola parkir ilegal.

"Mereka (oknum) ini yang nantinya menyuruh preman demo menolak parkir meter," ujarnya saat menghadiri serah terima Water Harvesting (RWH), di Sekolah Dasar Negeri (SDN) Pluit 03 dan 04, hari Sabtu (22/3). Ahok tak menyebut berapa nilai kerugian akibat adanya parkir liar dimaksud.

Sementara itu untuk mengatasi kekacauan yang akan terjadi saat penerapan parkir meter. Pemerintah DKI Jakarta akan menggaji preman untuk menjaga parkir meter. Ia berencana akan menggaji preman dua kali lipat Upah Minimu Pendapatan (UMP). " Sekitar Rp 4 jutaan per bulannya," terang dia.

Sehingga dengan gaji sebesar itu, ia berharap preman tidak bekerja untuk oknum lagi. Karena meraka (preman) punya pendapatan yang tetap dan lebih besar dari sebelumnya. Disamping itu dengan memperkerjakan mereka dapat menertibkan premanisme secara halus. "Sebenarnya membuat Jakarta nyaman itu gampang, asal berani," ucapnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika